Ponorogo, Tuturpedia.com – Gelombang penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menggema di daerah. Kamis (7/5/2026), ratusan massa dari Konsorsium LSM Ponorogo mengepung Gedung DPRD Kabupaten Ponorogo sambil melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak menyentuh persoalan rakyat kecil.
Dengan membawa poster, spanduk, dan pengeras suara, massa bergerak menuju kantor DPRD sambil meneriakkan tuntutan soal kesejahteraan guru honorer, jalan rusak, hingga anggaran negara yang dianggap jor-joran untuk program MBG.
Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah panas saat sejumlah orator mulai menyinggung ketimpangan kebijakan pemerintah. Massa menilai negara terlalu sibuk membangun pencitraan lewat program makan gratis, sementara nasib guru honorer masih terpuruk.
“Guru sudah puluhan tahun mengabdi mencerdaskan bangsa, tapi hidupnya masih memprihatinkan. Jangan sampai negara lebih sibuk menghamburkan uang rakyat untuk program populis,” teriak Hari Bara dalam orasinya.
Sorotan lebih tajam disampaikan Anom. Dengan nada tinggi, ia mempertanyakan logika pemerintah yang menggelontorkan anggaran ratusan triliun rupiah untuk MBG di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil.
“Di desa kami, Winong Jetis, budaya kenduren itu masih hidup. Solidaritas pangan masyarakat masih kuat. Tapi kenapa negara malah menghabiskan uang ratusan triliun untuk makan gratis, sementara jalan rusak di mana-mana dan guru honorer masih menangis?” cetusnya disambut sorakan massa.
Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan ketimpangan prioritas pemerintah. Ia membandingkan nasib pegawai program SPPG yang disebut bisa mendapat gaji jutaan rupiah dan peluang PPPK, sementara guru honorer hanya menerima honor Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
“Pegawai program baru digaji besar, sementara guru yang sudah puluhan tahun mengabdi nasibnya digantung. Di mana rasa keadilan negara?” tegasnya.
Teriakan “Tolak MBG!” beberapa kali menggema di depan Gedung DPRD. Bahkan saat orator meminta pendapat massa soal penghentian program tersebut, peserta aksi serentak menjawab setuju. Aksi ini melibatkan berbagai elemen yang tergabung dalam Konsorsium LSM Ponorogo, mulai dari DPC GRIB Jaya, Garda Wengker, PRC, Estafet, Garda Satu, LSM 45, Gemas, hingga organisasi masyarakat lainnya.
Meski berlangsung panas, aparat kepolisian tampak berjaga ketat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat akibat konsentrasi massa yang memadati kawasan DPRD.
Setelah berorasi cukup lama, sejumlah perwakilan massa akhirnya diterima pimpinan DPRD Ponorogo untuk melakukan audiensi tertutup. Dalam pertemuan itu, mereka mendesak agar aspirasi penolakan terhadap program MBG disampaikan langsung kepada pemerintah pusat.
Aksi tersebut menjadi sinyal keras bahwa sebagian masyarakat mulai mempertanyakan arah kebijakan nasional. Di tengah gembar-gembor program unggulan pemerintah, suara dari daerah justru menuntut perhatian lebih pada persoalan mendasar: kesejahteraan guru, infrastruktur rusak, dan tekanan ekonomi rakyat kecil.
