Jakarta, Tuturpedia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini digembar-gemborkan sebagai program andalan pemerintah mulai diterpa alarm serius. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini turun tangan setelah muncul indikasi ketimpangan dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kamis, (07/05/2026).
Sinyal bahaya itu mencuat dalam pertemuan antara Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, di Gedung Bina Graha, Selasa (5/5).
Pertemuan tersebut bukan sekadar koordinasi biasa. Pembahasan mengerucut pada celah rawan dalam implementasi program MBG yang dinilai berpotensi menjadi pintu masuk praktik korupsi berjamaah.
Dudung bahkan secara terbuka mengakui adanya indikasi ketimpangan dalam pelaksanaan program yang menyedot anggaran jumbo tersebut. Ia menyebut pemerintah mulai menemukan tanda-tanda praktik yang tidak sehat di lapangan.
“Ini sedang kita seriusi. MBG ini sedang booming, tapi justru di situ kita melihat ada ketimpangan yang harus ditelusuri,” tegas Dudung.
Pernyataan itu memperkuat kekhawatiran publik bahwa proyek berskala nasional dengan nilai fantastis rawan dijadikan bancakan oknum tertentu.
Tak ingin sekadar rapat formalitas, Dudung memastikan akan turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama tim lintas kementerian. Langkah itu dinilai sebagai sinyal keras bahwa pemerintah mulai mengendus persoalan serius dalam distribusi maupun pelaksanaan program MBG.
Ia juga melempar peringatan terbuka kepada pihak-pihak yang bermain di balik program tersebut.
“Kalau nanti terbukti, saya tidak akan segan untuk membuka ke publik,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, KPK dan pemerintah turut membahas penguatan sistem pengawasan dengan melibatkan sejumlah lembaga strategis seperti Kementerian Keuangan dan BPKP.
Upaya tersebut dilakukan untuk mempersempit ruang permainan oknum yang memanfaatkan proyek besar negara.
MBG sebelumnya dipromosikan sebagai solusi peningkatan gizi nasional dan penguatan kualitas generasi muda. Namun di balik narasi kesejahteraan itu, kini muncul kekhawatiran baru: apakah program raksasa tersebut benar-benar untuk rakyat, atau justru menjadi ladang empuk bagi permainan anggaran?
Situasi ini menjadi pengingat bahwa proyek dengan anggaran besar selalu membawa risiko besar. Tanpa pengawasan ketat dan transparansi, program yang diklaim demi kepentingan rakyat bisa berubah menjadi sumber kebocoran uang negara.
