Jakarta, Tuturpedia.com – Aroma pengawasan ketat mulai menyelimuti program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menegaskan pihaknya akan turun langsung mengecek pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belakangan ramai disorot publik. Kamis, (07/05/2026).
Pernyataan itu disampaikan Dudung di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5), usai menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Dudung, Presiden meminta agar Kantor Staf Presiden tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi benar-benar memeriksa kondisi di lapangan untuk memastikan program strategis berjalan sesuai tujuan dan tidak disusupi kepentingan tertentu.
“Presiden mengarahkan kepada saya, Pak Dudung, coba dicek. Karena program prioritas nasional ini harus benar-benar dipastikan berjalan sesuai tujuan Presiden,” ujar Dudung.
Program MBG yang sebelumnya dipromosikan sebagai solusi peningkatan gizi nasional kini justru berada di bawah sorotan tajam. Pemerintah mulai mengendus adanya persoalan dalam implementasi di lapangan, mulai dari dugaan ketidakteraturan hingga potensi penyimpangan penggunaan anggaran.
Dudung menegaskan, KSP akan mengaktifkan kembali fungsi pemantauan dan pengendalian program prioritas nasional dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait. Langkah tersebut disebut untuk memastikan setiap laporan, kritik, maupun dugaan penyimpangan tidak berhenti sebagai isu liar di ruang publik.
Lebih jauh, Dudung melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang diduga bermain dalam proyek strategis negara.
“Kalau misalnya ditemukan pelanggaran, saya akan langsung buka kepada wartawan. Saya sampaikan siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, karena ini uang rakyat. Rakyat harus tahu,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai serius membidik potensi “permainan” dalam program-program beranggaran jumbo.
Transparansi, menurut Dudung, bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban karena seluruh pembiayaan program berasal dari uang negara.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan tidak semata mencari kesalahan, tetapi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, bukan justru bocor di tengah jalan.
“Kita tidak ingin program strategis Presiden dirusak oleh praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Dudung meminta masyarakat ikut mengawal dan memberi masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Ia menilai kritik publik penting sebagai alat kontrol agar program prioritas nasional tidak melenceng dari tujuan awal.
Langkah KSP ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah menyadari besarnya risiko dalam proyek-proyek nasional bernilai fantastis. Sebab tanpa pengawasan ketat, program yang diklaim demi kesejahteraan rakyat bisa berubah menjadi ladang empuk bagi oknum pemburu keuntungan.
