Jakarta, Tuturpedia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan pemerintah mulai diterpa isu serius. Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengungkap adanya sejumlah celah yang berpotensi membuka praktik korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. Kamis, (07/05/2026).
Yang paling mengejutkan, Dudung mengaku menerima informasi soal dugaan praktik “jual beli titik” dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Banyak celahnya (korupsi MBG),” tegas Dudung usai bertemu perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5).
Pernyataan itu menjadi alarm keras bagi program nasional bernilai jumbo tersebut. Sebab, dugaan permainan sudah muncul bahkan sebelum program berjalan sepenuhnya secara masif. Menurut Dudung, titik paling rawan penyimpangan berada pada proses penentuan lokasi dapur SPPG yang menjadi pusat produksi makanan MBG. Dari informasi yang diterimanya, ada dugaan praktik transaksional dalam penentuan titik tersebut.
“Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya. Nanti akan saya lihat itu jual beli titik,” ungkapnya.
Ia menegaskan, yang dimaksud adalah titik dapur SPPG yang menjadi bagian vital dalam distribusi makanan program MBG.
“Ya, titik SPPG. Titik dapur ya,” ujarnya kembali menekankan.
Pernyataan Dudung memperkuat kekhawatiran publik bahwa proyek besar negara dengan anggaran fantastis sangat rentan disusupi kepentingan oknum pemburu keuntungan. Tak hanya menyoroti dugaan korupsi, Dudung juga memberi perhatian serius terhadap kualitas pelaksanaan program di lapangan. Ia memastikan akan turun langsung jika ditemukan kasus keracunan makanan dalam program MBG.
Menurutnya, dapur MBG tidak boleh asal beroperasi tanpa pengawasan ketat karena menyangkut kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
“Kalau ada keracunan, saya akan cek langsung,” tegasnya.
Sebelumnya, KSP bersama KPK memang mulai memperketat pengawasan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah. Selain MBG, pengawasan juga diarahkan pada program Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, hingga Koperasi Desa Merah Putih.
Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menyadari besarnya potensi penyimpangan dalam proyek-proyek strategis nasional. Sebab tanpa pengawasan ketat dan transparansi, program yang diklaim demi kesejahteraan rakyat berisiko berubah menjadi ladang bancakan baru.
