Jakarta, Tuturpedia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung sebagai solusi besar untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas generasi bangsa kini menghadapi sorotan serius. Sejumlah pengamat memperingatkan, tanpa sistem pengawasan yang ketat dan transparan, program dengan anggaran raksasa ini berpotensi menjadi ladang baru praktik pencucian uang (money laundring).
Di balik ambisi besar negara, struktur MBG yang melibatkan rantai pasok panjang dan tersebar hingga ke pelosok justru dinilai membuka celah rawan. Dari pusat hingga dapur umum di daerah, aliran dana yang masif dinilai sulit diawasi secara menyeluruh jika tidak didukung sistem kontrol modern. Kamis, (07/05/2026).
Pengamat tindak pidana keuangan menilai titik paling rentan terletak pada proses penunjukan vendor dan pemasok bahan baku. Praktik penggunaan perusahaan cangkang atau “vendor boneka” disebut menjadi modus utama. Perusahaan tanpa rekam jejak jelas dapat masuk ke sistem pengadaan dan menjadi pintu masuk pencampuran dana ilegal dengan anggaran negara.
Tak hanya itu, mark-up harga bahan pangan seperti telur, susu, dan daging juga menjadi celah klasik yang kembali berulang. Harga yang sengaja dinaikkan membuka ruang bagi dana “panas” untuk disamarkan dalam pembukuan resmi.
Di tingkat bawah, transaksi tunai yang masih dominan di kalangan UMKM dan pemasok lokal semakin memperbesar risiko. Minimnya digitalisasi membuat aliran uang sulit dilacak, sehingga praktik penyisipan dana ilegal menjadi lebih leluasa.
“Program dengan arus kas sebesar ini adalah target empuk. Tanpa verifikasi vendor yang ketat, ini bisa menjadi jalur pencucian uang dari berbagai kejahatan, mulai dari korupsi hingga narkotika,” ujar Yohanes seorang praktisi hukum ekonomi.
Ancaman yang mengintai bukan sekadar kerugian negara. Dampaknya bisa meluas hingga merusak ekosistem usaha. Vendor yang bermain dengan dana ilegal berpotensi memonopoli pasar dan menyingkirkan pelaku usaha jujur. Lebih jauh, kualitas makanan untuk anak-anak juga terancam menurun karena orientasi bergeser dari pemenuhan gizi menjadi sekadar perputaran uang.
Tak hanya itu, jika pengawasan lemah, Indonesia berisiko mendapat sorotan negatif dari lembaga keuangan internasional terkait penanganan tindak pidana pencucian uang dalam proyek strategis nasional.
Para pakar mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Audit forensik berkala, digitalisasi penuh sistem pembayaran (cashless), integrasi dengan pengawasan lembaga keuangan, serta penguatan sistem pelaporan masyarakat (whistleblowing) dinilai menjadi langkah mendesak yang tak bisa ditunda.
Program MBG sejatinya adalah investasi besar bagi masa depan bangsa. Namun tanpa pengawasan ketat, program ini justru bisa berubah menjadi “mesin cuci uang” yang merusak fondasi ekonomi dan kepercayaan publik.
Kini publik menunggu ketegasan, apakah negara akan menutup rapat celah ini, atau membiarkannya menjadi pintu masuk bagi kejahatan keuangan yang semakin terorganisir.
