Jakarta, Tuturpedia.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti melonjaknya stok beras nasional di gudang Perum Bulog yang disebut telah mencapai 5,3 juta ton. Ia mengingatkan, penumpukan tanpa manajemen yang tepat justru bisa menjadi bom waktu bagi ketahanan pangan nasional.
Menurut Firman, beras bukan komoditas mati. Penyimpanan terlalu lama—lebih dari enam hingga sembilan bulan—tanpa pengendalian suhu dan kelembaban yang baik berisiko menurunkan kualitas secara signifikan.
“Betul, itu risiko nyata kalau beras Bulog ditimbun terlalu lama tanpa manajemen stok yang baik,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).
Ia menjelaskan, kelembaban tinggi dapat memicu munculnya kutu dan jamur yang membuat beras tidak lagi layak konsumsi. Selain itu, penyusutan bobot akibat penguapan dan pecah butir juga berpotensi menimbulkan kerugian.
Firman menambahkan, biaya penyimpanan yang besar—mulai dari fumigasi, listrik gudang, hingga tenaga kerja—akan semakin membebani keuangan Bulog. Bahkan, standar FAO merekomendasikan rotasi stok pangan ideal dilakukan setiap enam hingga sembilan bulan.
Tak hanya soal kualitas, Firman juga mengingatkan dampak ekonomi. Ia menilai penahanan stok dalam jumlah besar justru dapat memicu kenaikan harga di pasar. Ketika beras tidak segera dilepas, pelaku pasar bisa membaca kondisi tersebut sebagai tanda keterbatasan pasokan.
“Kalau stok ditahan terlalu lama, pasar menganggap suplai terbatas. Akibatnya harga bisa naik,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III itu.
Situasi tersebut, lanjutnya, bisa semakin diperparah oleh meningkatnya kebutuhan beras untuk program pemerintah bersamaan dengan permintaan pasar umum. Jika beras yang dilepas berkualitas rendah, masyarakat cenderung beralih ke beras premium dengan harga lebih tinggi.
Lebih jauh, Firman mengungkap adanya indikasi ketidaksesuaian antara data stok fisik dan administrasi di sejumlah cabang Bulog. Ia menduga tekanan target kepada pimpinan cabang menjadi pemicu munculnya praktik manipulasi data.
Salah satu modus yang disorot adalah penerbitan purchase order (PO) kepada rekanan meski barang belum benar-benar masuk ke gudang. Secara administratif target terlihat tercapai, namun stok riil di lapangan tidak sesuai.
“Ini namanya manipulasi data yang sangat berbahaya,” tegasnya.
Firman bahkan mengaku menemukan dugaan selisih stok di salah satu cabang mencapai 4.500 hingga 5.000 ton. Jika praktik serupa terjadi di banyak daerah, ia khawatir angka stok nasional 5,3 juta ton menjadi tidak akurat.
Untuk itu, ia mendesak Bulog bersama Badan Pangan Nasional segera melakukan audit investigatif menyeluruh melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI). Pemeriksaan rutin dinilai penting untuk memastikan kesesuaian data fisik dan administrasi.
Firman juga mengingatkan agar pola kerja berbasis tekanan target tidak menjadi bumerang yang justru memicu penyimpangan baru.
“Ancaman-ancaman tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menimbulkan kejahatan baru,” pungkasnya.
