Pati, Tuturpedia.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar non-subsidi yang mencapai Rp30.000 per liter kian menekan nelayan, khususnya kapal berukuran di atas 30 Gross Tonnage (GT). Selasa, (12/05/2026).
Kondisi ini memicu kekhawatiran lumpuhnya aktivitas melaut akibat tingginya biaya operasional. Aspirasi tersebut mencuat saat Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menggelar reses di wilayah Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Para nelayan mengeluhkan beban biaya yang melonjak drastis hingga memaksa sebagian kapal tidak lagi beroperasi.
Perwakilan nelayan, Purnomo, warga Desa Mbendar, mengungkapkan bahwa satu kali melaut membutuhkan 5.000 hingga 10.000 liter solar. Dengan harga saat ini, biaya BBM saja bisa mencapai Rp150 juta hingga Rp300 juta.
“Belum termasuk gaji ABK, logistik, dan perawatan kapal. Banyak nelayan akhirnya memilih tidak melaut karena tidak sanggup menutup biaya,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Firman Soebagyo menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib nelayan kapal besar yang kini terhimpit kondisi global dan lonjakan harga energi.
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mencari solusi konkret.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan nelayan mati usaha. Harus ada langkah nyata, termasuk penyesuaian atau skema khusus terkait harga BBM,” tegasnya.
Firman juga mengungkapkan bahwa pemerintah bersama sejumlah pihak, seperti Pertamina dan BPH Migas, tengah membahas skema terbaik untuk membantu nelayan menghadapi kondisi ini. Namun, hingga kini belum ada keputusan final dan pembahasan akan dilanjutkan dalam waktu dekat.
Selain persoalan harga, Firman menyoroti potensi penyalahgunaan distribusi BBM akibat disparitas harga antara solar subsidi dan non-subsidi yang cukup tinggi.
“Selisih harga yang besar ini rawan diselewengkan. Saya minta pengawasan diperketat oleh pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah. Jika ada pelanggaran, harus ditindak tegas,” ujarnya.
Menurutnya, nelayan kapal di atas 30 GT memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan ikan nasional. Oleh karena itu, keberlangsungan usaha mereka harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Saya akan terus kawal persoalan ini sampai ada solusi yang benar-benar berpihak kepada nelayan,” pungkas Firman.
