Pati, Tuturpedia.com – Ruang sidang Pengadilan Negeri Pati mendadak riuh oleh kehadiran tokoh nasional sekaligus representasi suara kritis keluarga Gus Dur, Inayah Wulandari Wahid, Kamis (5/3/2026). Kedatangannya bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi tamparan keras bagi penegakan hukum yang dianggap tajam kepada aktivis namun tumpul kepada penguasa.
Inayah hadir langsung untuk mengawal sidang pembacaan putusan terhadap dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto alias Pak RW. Baginya, kasus ini adalah ujian apakah demokrasi Indonesia masih bernapas atau sedang dalam sakaratul maut.
Logika Banal: “Koruptor Lebih Provokatif dari Aktivis”
Dalam pernyataan pedasnya di hadapan awak media, putri bungsu Gus Dur ini mempertanyakan standar ganda negara dalam memaknai kata “provokasi”. Ia menyoroti fenomena di mana masyarakat yang menyuarakan haknya justru dikriminalisasi dengan dalih mengganggu ketertiban.
“Negara yang memang banal dan tidak pada tempatnya, ngawur. Kenapa perangkat negara yang arogan, tidak taat hukum, bahkan dicokok KPK, kok tidak dianggap sebagai provokasi?” tegas Inayah dengan nada satir.
Ia menilai, praktik korupsi yang merajalela di instansi negara adalah bentuk provokasi nyata yang menyakiti hati rakyat dan merusak tatanan, namun anehnya jarang dianggap sebagai pelanggaran ketertiban umum.
Preseden Buruk bagi Demokrasi
Kehadiran jaringan Gusdurian di PN Pati menjadi sinyal bahwa kasus ini telah menjadi sorotan nasional. Inayah memperingatkan bahwa jika hakim tidak menjatuhkan putusan bebas, maka hal itu akan menjadi lonceng kematian bagi kebebasan berpendapat di tanah air.
Dukungan Solid: Keluarga besar Gus Dur dan Jaringan Gusdurian berdiri di belakang masyarakat yang berani bersuara.
1.Kritik Bukan Kriminal: Menegaskan bahwa protes adalah hak milik rakyat sebagai pemilik sah negara ini.
2.Taruhan Demokrasi: Putusan sidang hari ini akan menentukan apakah hukum berpihak pada keadilan atau sekadar menjadi alat pembungkam.
“Kita lihat saja. Kalau putusannya tidak bebas, itu akan jadi preseden buruk untuk demokrasi kita,” tegasnya.
