Jakarta, Tuturpedia.com — Krisis yang melanda PT Gendhis Multi Manis (GMM) Blora kini tidak lagi dipandang sebagai persoalan daerah. Setelah perwakilan paguyuban petani tebu serta front Blora selatan mengadu ke DPR RI, masalah berhentinya operasional pabrik gula di Kecamatan Todanan resmi masuk radar nasional. Selasa, (09/06/2026).
Dorongan agar DPR RI segera mengambil langkah konkret pun menguat. Mulai dari pembukaan forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), pembahasan subsidi transportasi dan harga gula, hingga kepastian operasional kembali GMM pada tahun 2027 menjadi tuntutan utama.
Anton Sudibyo, mengungkapkan bahwa aspirasi petani telah diterima oleh sejumlah komisi di DPR RI, di antaranya Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi XI. Dalam waktu dekat, persoalan tersebut akan dibawa ke forum resmi RDPU.
“Petani tidak cukup hanya didengar. Harus ada keputusan konkret: subsidi transportasi dan subsidi harga gula,” tegas Anton.
Ia menjelaskan, berhentinya operasional GMM membuat petani harus menanggung biaya distribusi tebu yang lebih tinggi karena harus dikirim ke luar daerah. Kondisi ini semakin mempersempit margin keuntungan petani.
Selain itu, lemahnya posisi petani dalam tata niaga gula juga menjadi sorotan. Tanpa intervensi negara melalui subsidi harga, petani dinilai akan terus berada dalam posisi dirugikan.
“Kalau GMM berhenti, jangan petani yang dikorbankan. Negara harus hadir menutup beban akibat gagalnya tata kelola,” lanjutnya.
Dalam audiensi tersebut, Komisi IV DPR RI juga meminta masukan teknis dari petani terkait program bongkar ratoon dan ekstensifikasi lahan tebu.
Kedua program ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas, namun akan sulit berjalan optimal jika sektor hilir—yakni pabrik gula—tidak beroperasi.
Dorongan Sidak ke Lokasi Pabrik
Tak hanya itu, Anton sapaan akrabnya juga meminta anggota DPR RI, khususnya Komisi IV, untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi pabrik GMM di Blora.
Langkah ini dinilai penting agar para legislator dapat melihat secara langsung kondisi riil di lapangan.
“Kami minta DPR turun langsung ke GMM. Jangan hanya membaca laporan, tapi melihat sendiri dampaknya bagi petani dan ekonomi daerah,” katanya.
Petani juga menuntut kepastian kebijakan dan komitmen politik dari pemerintah agar GMM bisa kembali beroperasi paling lambat tahun 2027. Target tersebut dianggap realistis jika ada pembenahan menyeluruh yang melibatkan pemerintah, DPR, Bulog, dan manajemen pabrik.
“GMM harus hidup kembali. Kalau tidak, Blora akan kehilangan salah satu simpul penting industri gula,” tegasnya.
Audiensi ini sekaligus menjadi tekanan terbuka kepada pemerintah. Evaluasi terhadap Bulog, pembenahan manajemen GMM, perhitungan subsidi, hingga perlindungan petani dinilai harus segera dilakukan.
Tanpa langkah nyata, cita-cita swasembada gula dikhawatirkan hanya menjadi slogan, sementara petani tebu terus menanggung kerugian dari lahan mereka sendiri.
