Tuturpedia.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka melaksanakan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023, dengan tujuan untuk menciptakan basis data tunggal Koperasi dan UMKM di Indonesia.
Berdasarkan hasil PL-KUMKM yang dilaksanakan pada 2022, diperoleh 9 juta data UMKM by name by address.
Kemudian pada 2023 pendataan akan menyasar 215 Kabupaten/Kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi Bali dan DIY) pada usaha non-pertanian yang menetap atau tidak menetap.
PL-KUMKM 2023 akan dilaksanakan mulai 15 September sampai 14 Oktober 2023. Pengumpulan data akan dilakukan dengan metode door-to door dengan moda pendataan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) oleh petugas BPS.
Petugas akan menanyakan kuesioner, melakukan geotag, serta mengambil foto khusus bangunan koperasi dan UMKM.
Informasi yang dikumpulkan ialah informasi yang berkaitan dengan perusahaan/unit usaha yang mencakup nama usaha dan alamat, informasi pelaku usaha, serta informasi karakteristik usaha.
Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UMKM (MenKop UKM), mengajak para kepala dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, serta kepala BPS di seluruh provinsi supaya berkolaborasi dalam proses updating data.
“Kami mengajak para kepala dinas yang membidangi koperasi dan UMKM, serta Kepala BPS di seluruh provinsi agar saling berkolaborasi dalam melakukan proses updating data yang telah terkumpul, sehingga keberadaan data tunggal koperasi dan UMKM dapat memberikan informasi yang faktual dan dapat menavigasi bisnis UMKM ke depan,” ujar Teten melalui keterangan resminya, dilansir dari kemenkopukm.go.id pada Senin (18/9/2023).
Ia juga menjelaskan, keberadaan data tunggal penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti akses pasar, akses ke pembiayaan, dan teknologi informasi yang memadai.
“Untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di tanah air, sekaligus untuk keperluan perencanaan dan evaluasi,” terangnya.
Amalia Adininggar selaku pelaksana tugas Kepala BPS menerangkan bahwa ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM yang mutakhir dan dikelola secara berkelanjutan sebagai single source of truth sangat penting untuk pemerintah dan pihak lain yang menggunakan data tersebut.
“Ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM juga berguna dalam mendukung akurasi dan efektivitas kebijakan pemerintah serta penyasaran program-program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam PL-KUMKM23 ini dengan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas kami,” tutur Amalia.
Pengembangan basis data tunggal mempunyai sejumlah urgensi terhadap pengembangan UMKM di Indonesia, seperti sebagai dasar penetapan penerima manfaat yang tepat sasaran, sarana perencanaan pembangunan, pengukuran efektivitas program pemberdayaan UMKM, hingga pengukuran kinerja UMKM.
Dengan adanya pendataan ini, diharapkan mampu menghasilkan output basis data tunggal koperasi dan UMKM by name by address sesuai karakteristik usaha dan demografi.***
Penulis: Ixora F
Editor: Nurul Huda
