Blora, Tuturpedia.com – Krisis air bersih yang kembali menghantam sejumlah desa di Kabupaten Blora mendorong aksi nyata Anggota DPRD Jawa Tengah dari Partai Demokrat, Triwanto. Di tengah musim kemarau yang semakin terasa, ia turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan.
Sejumlah desa menjadi sasaran distribusi bantuan tersebut, di antaranya Harjowinangun, Gabeng, Pengkolrejo di Kecamatan Japah, serta Jetak Wanger di Kecamatan Ngawen. Bantuan air bersih ini disambut antusias oleh warga yang selama beberapa pekan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air layak.
“Kami menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah terdampak kekeringan. Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat,” ujar Triwanto, Rabu (5/8/2026).
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar aksi musiman atau berkaitan dengan momentum politik, melainkan agenda kemanusiaan yang rutin dilakukan setiap tahun.
“Penyaluran air bersih ini rutin kami lakukan setiap tahun, bukan hanya saat masa kampanye atau tahun politik saja,” tegasnya.
Namun demikian, Triwanto menilai bahwa bantuan air bersih saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terus berulang hampir setiap tahun di Blora. Ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis jangka panjang agar krisis serupa tidak terus terjadi.
Menurutnya, sejumlah kebijakan mendesak perlu segera direalisasikan, seperti pencarian sumber air baru, perluasan jaringan distribusi melalui PDAM, hingga pembangunan embung dan waduk sebagai cadangan air saat musim kemarau.
“Persoalan kekeringan ini adalah pekerjaan rumah bersama. Harus ada solusi permanen, bukan hanya penanganan darurat setiap kali krisis terjadi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Triwanto menyoroti lemahnya koordinasi antar lembaga sebagai salah satu hambatan utama dalam percepatan penanganan kekeringan. Ia menilai, masalah tersebut bukan karena kurangnya komitmen, melainkan belum selarasnya alur komando, data, serta pelaksanaan di lapangan.
Sebagai solusi, ia mengusulkan pembentukan sistem Unified Command dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai leading sector dalam operasi penanganan di lapangan. Dalam skema tersebut, BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Blora diharapkan memiliki jalur komando yang jelas dan terstruktur.
Sementara itu, pemerintah provinsi berperan dalam penyusunan kebijakan, dukungan anggaran, serta mobilisasi sumber daya lintas daerah guna mempercepat respons terhadap krisis.
Tak hanya itu, Triwanto juga mendorong pembangunan sistem data terpadu dan real-time yang memuat peta desa terdampak kekeringan, jumlah warga yang membutuhkan bantuan, hingga titik distribusi air bersih. Sistem tersebut juga diharapkan terintegrasi dengan laporan dari pemerintah desa melalui platform digital.
Menurutnya, keberadaan data yang akurat dan terintegrasi akan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan secara cepat dan memastikan bantuan tepat sasaran.
“Kami berharap sinergi antar lembaga yang lebih sederhana, pembagian peran yang jelas, serta dukungan data terintegrasi mampu meningkatkan efektivitas penanganan kekeringan di Kabupaten Blora. Sehingga masyarakat tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau,” pungkas Triwanto, legislator dari Dapil Jateng V.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
