Tegal, Tuturpedia.com — Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Tak hanya hunian baru, warga juga dijamin memperoleh sertifikat kepemilikan rumah.
Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi pengungsian warga, Jumat (6/2/2026). Keduanya tiba di posko pengungsian sekitar pukul 10.27 WIB, usai melihat langsung kondisi permukiman lama yang terdampak pergerakan tanah.
Di dalam posko yang sempit dan dipenuhi barang-barang evakuasi, Ahmad Luthfi dan Gibran duduk berdampingan dengan warga. Tumpukan kasur, karung logistik, hingga perabot rumah tangga menjadi saksi suasana darurat yang masih dirasakan para pengungsi.
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Luthfi meminta warga untuk tidak lagi memikirkan rumah lama mereka yang berada di zona rawan.
“Lokasinya masih bergerak dan berbahaya. Bapak Ibu tidak perlu memikirkan rumah di sana. Keselamatan adalah yang utama,” ujar Luthfi.
Ia menegaskan, relokasi menjadi satu-satunya pilihan demi keamanan warga. Pemerintah, kata dia, akan menyiapkan hunian sementara hingga hunian tetap, lengkap dengan legalitas kepemilikan.
“Nanti akan disiapkan rumah dan sertifikatnya. Semua akan diurus pemerintah, jadi warga tidak perlu khawatir,” kata Luthfi.
Wapres Gibran juga menyampaikan penekanan serupa. Ia mengaku melihat langsung kondisi rumah warga yang sudah rusak parah, bahkan sebagian jalan mengalami retakan besar akibat pergerakan tanah.
“Tadi saya lihat langsung, rumah rusak dan jalan terbelah. Kondisinya sangat berisiko. Mohon warga tidak kembali ke lokasi lama,” ujar Gibran.
Di hadapan warga, Gibran secara khusus menekankan perlindungan bagi kelompok rentan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas diminta menjadi prioritas utama dalam penanganan pengungsian.
“Kebutuhan dasar harus terpenuhi. Makan tersedia, obat-obatan cukup, tenaga kesehatan siaga 24 jam,” katanya.
Gibran juga meminta pendataan warga dilakukan secara rinci, termasuk warga yang memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Menurutnya, seluruh aset dan sumber penghidupan warga harus diperhitungkan dalam proses relokasi.
“Lahan pertanian, ternak, semuanya dicatat. Jangan sampai ada hak warga yang terlewat,” tegasnya.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat relokasi tidak bisa ditunda, mengingat pergerakan tanah di Desa Padasari masih berlangsung dan berpotensi menimbulkan risiko lanjutan.
Salah satu warga, Kailah, menyatakan kesiapannya untuk pindah ke lokasi baru. Ia menyebut peristiwa tanah gerak bukan kali pertama terjadi di desanya.
“Dulu waktu saya kecil juga pernah kejadian seperti ini. Semoga solusi dari pemerintah bisa diterima dan membawa kebaikan untuk semua,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan berbagai bantuan dengan total nilai lebih dari Rp338 juta. Bantuan tersebut mencakup logistik makanan dan nonmakanan, beras, obat-obatan, hingga seragam dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak pengungsi.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mengalokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp120 juta untuk membantu penanganan rumah warga terdampak.
Bencana tanah gerak di Desa Padasari tercatat berdampak pada 464 rumah warga. Rinciannya, 205 rumah mengalami rusak berat, 174 rusak sedang, dan 85 rusak ringan. Jumlah pengungsi mencapai 1.686 jiwa yang saat ini tersebar di beberapa titik pengungsian.***
Kontributor Jawa Tengah: Rizal Akbar
