Pati, Tuturpedia.com – Proyek percontohan nasional (pilot project) Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, kini tengah menjadi sorotan hangat. Program megah gagasan Presiden Prabowo Subianto yang menelan anggaran hampir Rp22 miliar tersebut dinilai belum memberikan dampak nyata, bahkan memicu kekecewaan mendalam dari para nelayan setempat.
Kondisi ini terungkap saat Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, melakukan kunjungan kerja dan berdialog langsung dengan warga Desa Banyutowo pada Sabtu, 13 Juni 2026. Kunjungan yang semula dimaksudkan untuk meninjau progres lapangan, justru berubah menjadi ajang tumpahan kekesalan dan “curhat” para nelayan. Senin, (15/06/2026).
Nelayan Merasa Tersisih: “Namanya Kampung Nelayan, Tapi Kami Tak Diajak”
Motor penggerak utama sekaligus pengelola ekosistem ekonomi di KNMP adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Namun dalam praktiknya, lembaga ini dinilai berjalan sepihak tanpa melibatkan masyarakat pesisir sebagai penerima manfaat utama.
Salah seorang nelayan Desa Banyutowo, Ahmad Juri, membeberkan fakta miris di lapangan bahwa keterwakilan mereka dalam struktur koperasi sangat minim.
“Di sini 90 persen masyarakatnya nelayan. Tapi yang masuk di dalam koperasi paling 10 persen, bahkan kurang. Akibatnya, keputusan-keputusan yang diambil koperasi tidak berpihak pada nelayan,” ungkap Ahmad Juri di hadapan Firman Soebagyo. Dilansir dari lingkar tv.
Tak hanya mengeluhkan minimnya keterlibatan, Ahmad Juri juga mendesak agar bantuan pemerintah ke depannya tidak lagi disalurkan melalui koperasi tersebut karena dinilai tidak transparan.
“Kalau bisa bantuan apa pun jangan lewat koperasi. Banyak nelayan mengeluh karena setiap ada program yang membawa nama nelayan, nelayan justru tidak diajak. Kampung Nelayan Merah Putih ini contohnya. Namanya kampung nelayan, tapi praktiknya nelayan tidak dilibatkan,” cetusnya.
Pengelola Koperasi Akui Kurang Sosialisasi
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Ketua KDMP Banyutowo sekaligus pengelola KNMP, Wahyu Agus Setiawan, tidak menampik adanya sumbatan komunikasi. Ia mengakui pihak manajemen memang masih kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, Wahyu mengklaim pintu koperasi selalu terbuka bagi nelayan yang ingin bergabung.
“Sebenarnya kami sudah membuka ruang bagi para nelayan untuk mendaftar menjadi anggota. Namun mungkin masih banyak nelayan yang kurang mendapatkan informasi atau misinformasi,” dalih Wahyu.
Ia menambahkan, ke depan dibutuhkan pendampingan intensif dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta dukungan tokoh masyarakat agar sosialisasi bisa berjalan efektif. Wahyu juga membantah tudingan bahwa pengurus koperasi sama sekali tidak melibatkan unsur nelayan.
“Di bidang usaha sudah ada perwakilan nelayan, yaitu Pak Sudarto,” tambahnya.
Anggota DPR RI Temukan Sederet Masalah: Sistem Top-Down hingga Krisis Listrik
Mendengar langsung keluhan warga, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengaku sangat kecewa.
Menurutnya, ada persoalan mendasar yang salah dalam tata kelola proyek bernilai puluhan miliar ini, terutama dari sisi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pelaksana program.
Temuan Masalah di KNMP Banyutowo:
- Pembentukan koperasi bersifat Top-Down (tanpa partisipasi aktif nelayan bawah).
- Fasilitas fisik mangkrak dan belum bisa dioperasikan.
- Aliran listrik PLN belum tersambung akibat kontraktor pusat sulit dihubungi.
- Muncul kerusakan fisik (retakan) pada bangunan baru.
“Setelah berdiskusi dengan nelayan, ternyata keterlibatan nelayan dalam pembentukan koperasi hampir tidak ada. Nelayan merasa tidak pernah diajak bicara dan tidak dilibatkan,” tegas Firman.
Politisi senior ini juga mempertanyakan asas manfaat bangunan yang ada. Berdasarkan laporan yang ia terima, instalasi listrik belum terpasang karena adanya kewajiban pembayaran dari kontraktor pusat yang belum diselesaikan ke pihak PLN. Parahnya lagi, kontraktor terkait kini justru sulit untuk dihubungi.
Selain masalah listrik dan ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan, Firman juga menyayangkan kondisi fisik bangunan KNMP yang mulai mengalami keretakan meski belum sempat digunakan.
“Anggaran negara yang hampir mencapai Rp22 miliar sudah dikeluarkan, tetapi belum ada kejelasan bagaimana pengelolaannya. Saya khawatir bangunan ini hanya menjadi sejarah, menjadi cerita bahwa pernah dibangun tetapi tidak memberikan manfaat,” ujar Firman cemas.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI yang ikut merekomendasikan anggaran proyek ini, Firman berjanji akan meminta klarifikasi serta evaluasi menyeluruh dari pemerintah pusat. Ia berharap proyek KNMP Banyutowo tidak berakhir menjadi proyek mubazir yang gagal menyejahterakan masyarakat pesisir.
