Jakarta, Tuturpedia.com – Munculnya varian baru influenza A (H3N2) subclade K, atau yang populer dijuluki sebagai “Super Flu”, mulai menyita perhatian serius di tingkat legislatif. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendesak pemerintah untuk segera merespons temuan kasus ini dengan langkah konkret dan terukur. Sabtu, (04/04/2026).
Varian ini menjadi sorotan karena sifatnya yang lebih mudah menular dan telah menyebar di berbagai negara. Meski istilah “Super Flu” sudah terpantau dalam sistem surveilans kesehatan nasional, Edy mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap remeh situasi ini.
“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan baik. Jangan hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tetapi juga memastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan,” tegas Edy sebagaimana dikutip dari laman DPR RI.
Bukan Sekadar Masalah Medis, Tapi Anggaran
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan bahwa penanganan Super Flu bukan hanya urusan medis semata, melainkan berkaitan erat dengan kesiapan anggaran kesehatan. Ia meminta alokasi dana lebih difokuskan pada upaya preventif (pencegahan) dan deteksi dini.
“Penguatan Puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas belanja kesehatan. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta,” imbuhnya.
Desak Protokol Kesehatan yang Jelas
Legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera memperbarui protokol kesehatan bagi publik. Menurutnya, panduan yang seragam dan mudah dipahami sangat krusial agar masyarakat tidak bingung.
Edy menyarankan agar protokol tersebut disampaikan secara terbuka dan konsisten, mencakup penggunaan masker di kondisi tertentu, kebersihan tangan, hingga panduan khusus untuk fasilitas umum dan sekolah.
Belajar dari Pandemi COVID-19
Menutup pernyataannya, Edy mengingatkan pemerintah agar tidak membangun komunikasi yang bersifat sensasional atau sekadar “heboh”. Belajar dari pengalaman pandemi COVID-19, informasi yang tidak utuh justru berisiko memicu kepanikan dan disinformasi.
“Kita perlu narasi yang berbasis data dan sains. Edukasi publik jauh lebih penting daripada istilah-istilah yang menimbulkan kekhawatiran,” pungkasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, disiplin menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), serta hanya mengikuti anjuran resmi dari pemerintah guna menghindari hoaks di media sosial.
