Sragen, Tuturpedia.com — Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, kini menjadi salah satu contoh sukses transformasi desa di Jawa Tengah. Dulu berstatus desa tertinggal, Kaliwedi perlahan berbenah hingga berhasil meraih predikat desa mandiri, status tertinggi dalam Indeks Desa.
Proses perubahan itu berlangsung bertahap. Berdasarkan data Indeks Desa, Kaliwedi masih berada pada kategori desa maju pada 2024. Namun, di bawah kepemimpinan Kepala Desa Daryono, pemerintah desa terus mendorong pembenahan di berbagai sektor hingga akhirnya pada 2025 resmi naik kelas menjadi desa mandiri.
Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Salah satu bentuk dukungan nyata datang melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi.
“Pada 2025 kami menerima Bankeu sebesar Rp100 juta dari Pemprov Jateng, yang kami gunakan untuk pengaspalan jalan desa,” kata Daryono, Minggu (25/1/2026).
Menurutnya, perbaikan akses jalan menjadi titik balik pergerakan ekonomi desa. Infrastruktur yang lebih baik mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu andalan Kaliwedi adalah destinasi wisata Waterboom Jambangan Permai, yang dikelola langsung oleh BUMDes.
Dampaknya terasa signifikan. Jumlah wisatawan melonjak dari sekitar 39 ribu pengunjung per tahun menjadi lebih dari 80 ribu orang. Lonjakan tersebut ikut mendongkrak pendapatan waterboom, dari sekitar Rp800 juta per tahun menjadi Rp1,3 miliar pada 2025.
“Akses jalan yang lebih baik membuat wisatawan lebih mudah datang,” ujar Daryono.
Tak hanya pariwisata, kemudahan akses juga memperlancar distribusi hasil pertanian dan produk desa lainnya. Kaliwedi mengembangkan berbagai komoditas, mulai dari sayur-mayur, peternakan, perkebunan kelengkeng dan melon, hingga produksi padi organik.
Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, tata kelola pemerintahan desa juga ikut diperkuat. Pemerintah Desa Kaliwedi menerapkan sistem berbasis tiga pilar: pemerintahan, kewilayahan, dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa kini telah terintegrasi dengan sistem informasi digital, layanan kesehatan dan posyandu memenuhi standar pelayanan minimal, serta program kesiapsiagaan bencana terus ditingkatkan.
Di sektor sosial dan budaya, desa ini juga menghidupkan kegiatan seni melalui sanggar tari yang berdiri sejak 2025 dan melibatkan sekitar 50 anak desa. Seluruh kebijakan desa dirumuskan melalui musyawarah warga dengan prinsip transparansi anggaran.
“Anggaran harus terbuka. Warga berhak tahu ke mana dana digunakan,” tegas Daryono.
Pada 2026, dukungan Pemprov Jawa Tengah kembali mengalir melalui Bankeu senilai sekitar Rp400 juta, yang dialokasikan untuk pembangunan rabat beton dan jalan usaha tani guna memperkuat konektivitas menuju kawasan agrowisata.
Jatibatur Ikut Menyusul: Dari Desa Tertinggal ke Desa Mandiri
Transformasi serupa juga terjadi di Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Desa yang sebelumnya berada dalam kategori rendah ini kini berhasil menyandang status desa mandiri.
Kepala Desa Jatibatur, Sutardi, menyebut pada 2025 pihaknya menerima Bankeu sebesar Rp100 juta yang dimanfaatkan untuk pengecoran jalan desa.
“Sekarang akses jauh lebih aman dan nyaman, baik bagi warga maupun wisatawan,” ujarnya.
Perbaikan infrastruktur berdampak langsung pada geliat sektor wisata, khususnya di objek wisata Sendang Kun Gerit, yang kini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) meningkat seiring berkembangnya BUMDes dan sektor pariwisata.
Dampak positif juga terasa di sektor pertanian. Dengan dukungan infrastruktur dan pembangunan sumur dari dana desa, produktivitas petani meningkat signifikan.
“Dulu petani hanya panen sekali setahun. Sekarang bisa sampai tiga kali. Ekonomi warga ikut terangkat, dan desa kami makin dikenal,” kata Sutardi.
Desa di Jateng Terus Naik Kelas
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jawa Tengah, Nadi Santoso, mengatakan bahwa data Indeks Desa 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dalam status desa di Jawa Tengah.
Saat ini tercatat:
- 2.208 desa mandiri
- 3.921 desa maju
- 1.666 desa berkembang
- 15 desa tertinggal
- 0 desa sangat tertinggal
Menurut Nadi, capaian tersebut merupakan hasil pendekatan kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah (OPD), yang terus diperkuat oleh Gubernur Ahmad Luthfi.
“Pembangunan desa tidak bisa dikerjakan satu dinas saja. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur harus bergerak bersama. Kolaborasi adalah kunci,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan anggaran bantuan desa juga berperan besar. Pada 2024, total Bankeu desa dari Pemprov Jawa Tengah mencapai Rp1,6 triliun, dan meningkat menjadi Rp1,7 triliun pada 2025.
“Nilainya hampir setara dengan dana desa dari pemerintah pusat. Saat dana desa menurun, bantuan provinsi menjadi penopang penting,” kata Nadi.
Menurutnya, kemajuan desa akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi regional.
“Membangun Jawa Tengah harus dimulai dari desa. Ketika desa kuat dan mandiri, ekonomi daerah akan ikut bergerak,” pungkasnya.***
Kontributor Jawa Tengah: Rizal Akbar
