Semarang, Tuturpedia.com — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, memuji sistematika penataan database perumahan di Jawa Tengah. Menurutnya, Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling siap untuk menjalankan skema pemerintah pusat dalam mewujudkan Program Kolosal Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam kunjungan kerja dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, di ruang kerja Wagub Jateng, Senin, 18 Mei 2026. Menurutnya, Jawa Tengah paling siap karena memiliki database yang paling bagus di antara provinsi yang lain.
“Jawa Tengah di antara yang cukup siap karena database-nya paling bagus. Ke depan dengan memperkuat basis data yang ada begitu kelembagaannya, regulasi teknisnya nanti disiapkan oleh pemerintah, Jawa Tengah bisa menjadi yang paling cepat,” ujarnya, ditemui usai pertemuan.
Dikatakan, kedatangannya adalah untuk menyampaikan rencana-rencana besar dari pemerintah ke depan. Karena skema tiga juta rumah itu adalah skema yang kolosal yang masif. Melalui program ini akan dilakukan konversi kepada wajah kota-kota yang ada di Indonesia.
Ke depan, Jawa Tengah diharapkan memperkuat basis data. Sehingga saat regulasi teknis sudah diberlakukan pemerintah, Jateng menjadi provinsi yang paling cepat mewujudkan rencana kolosal tersebut.
“Di sini angka backlog-nya relatif tinggi. Tapi karena sistemnya sudah ada, mudah-mudahan bisa mempercepat eksekusi dari program-program terutama untuk penataan kawasan,” lanjutnya.
Terkait database, Fahri menyinggung perlunya data bagi masyarakat yang membutuhkan rumah. Menurutnya, selama ini ada kelemahan menyangkut database calon pembeli. Sehingga, program yang ditonjolkan merupakan program bantuan.
“Padahal tidak semua orang ingin bantuan saja, tapi ada juga yang ingin membeli (rumah) dengan harga yang murah tentunya dengan cicilan yang jangka panjang sifatnya,” urainya.
Fahri menegaskan, rumah merupakan hak asasi manusia sebagaimana pangan dan sandang. Sehingga, dia berpendapat rumah sama dengan makanan, dan pakaian. Rumah adalah produk sosial, bukan produk komersial.
“Tugas pemerintah adalah menurunkan harganya. Serendah mungkin dan mengatur mekanisme supaya rakyat bisa membeli dengan harga yang paling murah dan dengan tenor yang paling panjang. Itu yang lagi kami desain sekarang ini,” pungkasnya.
Sementara itu, mewakili gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Gus Yasin, sapaan akrab Wagub Taj Yasin Maemoen, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat siap dengan skema pemerintah pusat untuk mengentaskan angka backlog di Jateng tersebut. Dia menggarisbawahi bahwa penanganan backlog benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, dengan Desil 1 sampai dengan Desil 4.
“Data ini yang kami olah dan kami berikan kepada pemerintah pusat sehingga tertarik dengan Jawa Tengah. Karena angka 1 juta (backlog) itu benar-benar ini yang Desil 1 sampai 4,” ujarnya.
Dalam paparannya pada pertemuan dengan Wamen PKP, Gus Yasin mengatakan, backlog perumahan masih menjadi tantangan besar di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data akhir Triwulan I Tahun 2026, sisa backlog perumahan untuk desil 1 sampai 4 tercatat sebesar 1.051.656 unit.
Sementara berdasarkan data MyPKP, total backlog perumahan di Jawa Tengah mencapai sekitar 6,6 juta unit untuk desil 1 sampai 10.
“Kondisi ini memerlukan intervensi yang masif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan, Pemprov Jateng terus melakukan intervensi melalui dukungan APBD Provinsi berupa bantuan keuangan pemerintah desa dan bantuan sosial. Pada Tahun 2025, penanganan rumah mencapai 17.510 unit. Sedangkan tahun 2026 ditargetkan sebanyak 5.000 unit.
Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dari Kementerian PKP di tahun 2025 sebanyak 7.352 unit. Hingga Mei 2026 tercapai 30.000 unit, dengan SK Tahap 5 sebanyak 2.121 unit.
Sedangkan realisasi KPR FLPP Tahun 2025 di Jawa Tengah mencapai 24.470 unit senilai Rp2,9 triliun dan menempatkan Jawa Tengah pada peringkat kedua nasional. Pada periode Januari sampai April 2026, realisasi KPR FLPP di Jawa Tengah mencapai 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar dan berada pada peringkat ketiga nasional. Secara kumulatif Tahun 2025 hingga April 2026, Jawa Tengah telah merealisasikan 29.083 unit senilai Rp3,46 triliun.
Adapun Kredit Program Perumahan periode Januari sampai April 2026, Jawa Tengah mencapai 19.195 debitur dengan nilai Rp3,4 triliun.
Pemprov, lanjutnya, juga telah melaksanakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan BPHTB sebesar 100 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasi kebijakan PBG Rp0 di Jawa Tengah mencapai 14.123 unit. Sementara realisasi pembebasan BPHTB di Jawa Tengah mencapai 1.320 unit.
“Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mendukung penuh Program Nasional 3 Juta Rumah serta program daerah “1 KK 1 Rumah Layak Huni”. Pelaksanaan program dilakukan melalui gerakan “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan” berbasis kolaborasi dan gotong royong.
Adapun program prioritas yang terus dikembangkan antara lain, KPR FLPP dengan bunga 5 persen, DP 1 persen, dan tenor hingga 20 tahun. Program Oemah Lestari dengan bunga 8 persen flat, tenor 15 tahun, dan konsep green building.
Ada juga peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Bantuan pembangunan rumah baru untuk penanganan backlog, relokasi, dan bencana, dan pengembangan Rumah Apung sebagai solusi kawasan pesisir dan wilayah terdampak rob.
Dalam pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diwujdukan melalui dukungan APBN dan sinergi lintas sektor.
“Sinergi pusat dan daerah diharapkan semakin kuat dalam mempercepat penanganan backlog perumahan serta pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berharap masyarakat Jawa Tengah semakin mudah mengakses hunian yang layak dan terjangkau,” katanya.
