Jakarta Tuturpedia.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melontarkan sorotan keras terhadap pihak-pihak yang dinilainya ikut membuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) seolah terus diliputi persoalan.
Di tengah derasnya kritik terhadap MBG, Sudaryono secara terang menyebut wartawan sebagai salah satu pihak yang turut membuat persoalan program tersebut ramai di ruang publik.
Menurut dia, kegaduhan terkait MBG lebih banyak terlihat di media sosial dibandingkan kondisi sebenarnya di lapangan. Ia bahkan mengaitkan ramainya kritik dengan faktor ideologis dan politik.
“Kenapa ramai? Satu, adalah faktor ideologis, ini urusan politik. Yang meramaikan itu gurunya, orang tua siswanya, wartawannya, hingga oknum LSM. Tapi kalau Anda lihat secara keseluruhan di bawah, orang-orang sebenarnya nggak ada masalah sama MBG,” ujar Sudaryono melalui video di akun Instagram @dardardar_30, Senin (14/9/2026).
Pernyataan tersebut menempatkan wartawan dalam sorotan langsung orang nomor satu di BGN.
Wartawan Disebut Ikut Meramaikan Kritik
Tudingan Sudaryono tersebut muncul ketika pemberitaan mengenai persoalan MBG terus bermunculan di berbagai daerah.
Beragam laporan mengenai kualitas makanan, keluhan penerima manfaat hingga dugaan gangguan kesehatan menjadi perhatian publik.
Namun, Sudaryono menilai riuhnya persoalan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi penerima manfaat secara keseluruhan.
Wartawan, menurut dia, menjadi salah satu kelompok yang ikut membuat isu MBG semakin ramai.
Pernyataan itu tentu menjadi sorotan tersendiri karena tugas pers pada dasarnya adalah mengangkat informasi dan peristiwa yang memiliki kepentingan publik.
Artinya, ketika terjadi keluhan penerima manfaat atau dugaan persoalan keamanan makanan, pemberitaan mengenai peristiwa tersebut bukan otomatis berarti menciptakan persoalan.
Justru, informasi dari lapangan menjadi bagian penting untuk menguji apakah sebuah program publik berjalan sesuai standar atau tidak.
Ironis, BGN Akui Hampir 2.000 Dapur Ditutup
Di tengah tudingan bahwa kritik MBG terlalu ramai, Sudaryono sendiri mengungkap fakta lain yang tidak kalah mengejutkan.
BGN disebut telah menutup hampir 2.000 dapur yang dinilai bermasalah atau tidak memenuhi kualifikasi.
“Saya baru tutup hampir 2.000 dapur kemarin,” kata Sudaryono.
Ia bahkan mengakui bahwa tindakan tersebut memicu keluhan dari internal jajaran BGN sendiri. Sebagian pihak disebut mengeluhkan kebijakan tersebut melalui media sosial dan ikut memperbesar sentimen negatif terhadap MBG.
Namun Sudaryono menegaskan tidak akan mundur.
“Pasukan saya sendiri berkeluh kesah di sosmed dan menambah sentimen negatif. Tapi saya tidak peduli, karena disiplin memang harus ditegakkan,” tegasnya.
Di titik inilah pernyataan Sudaryono menjadi menarik.
Satu sisi ia menilai kritik dan pemberitaan ikut membuat MBG terlihat bermasalah. Namun di sisi lain, BGN sendiri mengakui telah menutup hampir 2.000 dapur.
Pertanyaannya kemudian sederhana: jika persoalan di lapangan minim, mengapa sampai ribuan dapur harus ditutup?
Kepala SPPG yang Picu Keracunan Diancam Tak Diperpanjang
BGN juga menyiapkan konsekuensi keras bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bertanggung jawab atas kasus keracunan makanan.
Sudaryono menegaskan kepala dapur atau kepala SPPG yang menyebabkan keracunan tidak akan mendapatkan perpanjangan status PPPK.
“Semua kepala SPPG atau kepala dapur yang menyebabkan keracunan, tidak boleh diperpanjang status PPPK-nya,” tegasnya.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam MBG tetap menjadi pekerjaan besar yang harus dibereskan BGN.
Karena itu, kritik terhadap MBG semestinya tidak hanya dilihat sebagai kegaduhan di media sosial. Ketika ada dugaan keracunan, makanan bermasalah atau standar dapur yang tidak terpenuhi, publik berhak mendapatkan informasi yang transparan.
Termasuk wartawan.
Sebab, menyoroti persoalan program pemerintah bukan berarti menciptakan persoalan. Justru dari pemberitaan dan kritik publik, pemerintah dapat mengetahui titik lemah sebuah program sekaligus memperbaikinya.
Kini publik menunggu apakah tudingan Sudaryono terhadap wartawan akan disertai data yang menunjukkan pemberitaan mana yang dianggap tidak sesuai fakta.
Sebab jika wartawan dituding ikut “meramaikan” persoalan MBG, maka pertanyaan berikutnya juga patut diajukan: mana yang keliru, pemberitaannya atau memang ada masalah di lapangan?
Jawaban atas pertanyaan itu semestinya dibuktikan dengan data, bukan sekadar tudingan.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
