Tuturpedia.com – Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bantah pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebut akan dilakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Dikutip Tuturpedia.com, Jumat (12/7/2024), Airlangga mengaku akan melakukan diskusi kembali terkait wacana pembatasan pembelian BBM subsidi yang rencananya akan dimulai pada Sabtu, 17 Agustus 2024 mendatang.
Ia menyebutkan bahwa wacana tersebut hingga saat ini masih belum diputuskan. Pria berusia 61 tahun itu menyebutkan akan adanya konsekuensi fiskal.
Selain itu, pihaknya juga menyebut revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 mengenai Penyediaan Pendistribusian dan harga jual eceran BBM masih akan didiskusikan bersama Presiden Jokowi.
“Belum, belum, belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, rapat koordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada,” tutur Airlangga.
Meski mengakui bahwa adanya pembahasan soal pembatasan BBM subsidi, namun ia memastikan tak ada rencana kenaikan harga BBM.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa pihaknya akan menunggu hasil putusan dari kementerian pembuat kebijakan.
“Saya masih menunggu, kan saya sampaikan bahwa Kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya,” ujar Erick Thohir.
Ia menyebut bahwa pemerintah harus lebih cermat dalam menghitung ruang fiskal dalam pengalokasian subsidi BBM sehingga rencana pembatasan BBM subsidi ini dapat menghemat anggaran negara dan dana lainnya bisa digunakan untuk program pemerintah lainnya.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan pemerintah akan segera membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Menurutnya pembatasan ini dilakukan agar BBM subsidi dapat digunakan dengan tepat sasaran dan menghemat anggaran negara yang diperkirakan akan lebih besar dari target yang ditetapkan.
Luhut sendiri menyampaikan soal pembatasan BBM subsidi ini melalui media sosial Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan pada Selasa (9/7/2024).
“Itu sekarang menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin,” kata Luhut.
Menko Marves itu menyebut ada banyak inefisiensi yang terjadi di beberapa sektor, sehingga pemerintah memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi yang dapat membantu penghematan anggaran.
Tak hanya membahas soal pembatasan pembelian BBM subsidi, ia juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM yang berbasis fosil dan diharapkan dapat mengurangi polusi udara.***
Penulis: Niawati.
Editor: Annisaa Rahmah.
