Blora, Tuturpedia.com – Rencana rasionalisasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Blora menuai sorotan tajam dari masyarakat. Kebijakan yang kabarnya akan menghentikan beberapa program unggulan mulai bulan Juni ini memicu kekhawatiran, terutama terkait sektor pendidikan dan kesejahteraan dasar warga. Jumat, (10/07/2026).
Salah satu tokoh masyarakat, Singgih Hartono, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas rencana tersebut. Ia menyayangkan jika program-program krusial yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak harus dikorbankan demi efisiensi anggaran.
Menurut Singgih, program-program seperti jalan mulus, air lancar, pendidikan gratis, hingga beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu merupakan janji politik utama yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati saat masa kampanye dahulu.
“Rasanya program ini kan programnya Bapak Bupati maupun Wakil Bupati yang disampaikan pada masa kampanye. Lha kok sekarang malah akan dihentikan mulai bulan Juni? Kami sangat prihatin,” ujar Singgih dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Singgih menilai pemerintah daerah seharusnya bisa lebih kreatif dan bijak dalam melakukan efisiensi, tanpa harus mengorbankan sektor pendidikan dan fasilitas dasar masyarakat. Ia menyarankan agar anggaran digeser dari pos-pos lain yang sifatnya kurang mendesak.
“Jika tujuannya untuk efisiensi anggaran, apa tidak bisa digeser dari pos anggaran yang lain? Kan bisa diambilkan dari pos-pos anggaran CSR (Corporate Social Responsibility), efisiensi di internal OPD (Organisasi Perangkat Daerah), anggaran DPRD, dan lain sebagainya,” tegasnya.
Tak hanya itu, Sorotan ini juga diarahkan kepada DPRD Kabupaten Blora yang dalam waktu dekat akan membahas Rancangan APBD Perubahan. Masyarakat berharap lembaga legislatif dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan tidak serta-merta menyetujui kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan publik.
DPRD diminta untuk lebih kritis dalam menelaah setiap pos anggaran, serta memastikan bahwa program-program prioritas tetap menjadi perhatian utama dalam perencanaan keuangan daerah.
Kondisi ini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik. Transparansi dan komunikasi yang terbuka dinilai sangat penting agar masyarakat tidak merasa ditinggalkan, terutama dalam hal yang menyangkut hak dasar seperti pendidikan dan kesejahteraan.
Kini, publik Blora menunggu langkah konkret dari pemerintah dan DPRD. Apakah janji-janji kampanye akan tetap dijaga, atau justru tergerus oleh kebijakan efisiensi anggaran?
Satu hal yang pasti, bagi masyarakat kecil, pendidikan bukan sekadar program—melainkan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Masyarakat kini berharap agar DPRD Blora dapat mengawal ketat pembahasan RAPBD Perubahan ini, sehingga program-program yang menjadi hak dasar rakyat tetap berjalan dan tidak mandek di tengah jalan.
