Semarang, Tuturpedia.com – Sidang perdana kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Bupati Pati, Sudewo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (15/6/2026), langsung diwarnai tekanan kuat dari luar ruang sidang. Ratusan massa turun ke jalan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan proses hukum dan membebaskan terdakwa.
Aksi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati (AMP) ini praktis “mengepung” gedung pengadilan sejak pagi. Situasi memanas bukan hanya di dalam ruang sidang, tetapi juga di luar, ketika massa secara terbuka mencoba memengaruhi jalannya proses hukum.
Sejak pukul 09.00 WIB, aparat kepolisian dalam jumlah besar sudah bersiaga untuk mengantisipasi eskalasi. Sementara itu, massa membawa berbagai poster bernada pembelaan, seperti “Bupati Kami Tidak Bersalah, Kembalikan Bapak Pembangunan Kami”, hingga “Bebaskan Bupati-Ku”.
Di dalam ruang sidang, Sudewo yang mengenakan batik cokelat langsung menjadi pusat perhatian. Sorotan publik tak hanya tertuju pada dakwaan jaksa, tetapi juga pada tekanan besar dari kelompok pendukungnya di luar gedung.
Klaim 1.500 Massa dan Ancaman Aksi Lanjutan
Ketua AMP, Sutirto, mengklaim pihaknya mengerahkan sekitar 1.500 orang dari berbagai wilayah di Kabupaten Pati. Mereka datang menggunakan bus ke Semarang untuk menunjukkan dukungan terhadap Sudewo.
“Aksi ini murni suara hati masyarakat Pati yang ingin pemimpinnya dibebaskan,” tegas Sutirto.
Tak hanya itu, AMP melayangkan tiga tuntutan keras kepada aparat penegak hukum:
1.Membebaskan Sudewo dari jerat hukum KPK.
2.Memulihkan nama baik dari tuduhan pemerasan dan jual-beli jabatan.
3.Mengembalikan Sudewo ke kursi kepemimpinan di Kabupaten Pati.
Sutirto juga memperingatkan, aksi serupa bahkan lebih besar akan digelar jika tuntutan mereka diabaikan.
Dua Kasus Besar Jadi Ujian Awal
Di tengah tekanan massa, KPK justru memulai babak pembuktian serius. Sudewo didakwa dalam dua perkara besar sekaligus, yakni adalah dugaan pemerasan dalam pengisian perangkat desa di lingkungan Pemkab Pati. Dan, dugaan suap proyek jalur kereta api di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Sidang pembacaan dakwaan ini menjadi ujian awal bagi penegakan hukum—apakah proses hukum akan berjalan independen, atau justru tergerus tekanan massa yang terang-terangan meminta perkara dihentikan.
Ketegangan di hari pertama ini menjadi sinyal bahwa kasus Sudewo bukan sekadar perkara hukum biasa, melainkan pertarungan antara proses peradilan dan tekanan jalanan.
