Tuturpedia.com – Film Invisible Hopes menjadi pemenang Piala Citra untuk kategori Film Dokumenter Panjang Terbaik.
Film ini bercerita tentang kehidupan tahanan/narapidana yang hamil dan anak bawaan.
Lam Horas Film sengaja membuatnya demi menolong para perempuan hamil, terutama anak bawaan dalam penjara. Sekaligus ingin mengetuk hati negara dan masyarakat untuk lebih memperhatikan para ibu hamil dan anak di penjara.
Sebagai informasi, anak bawaan dalam penjara berarti anak-anak yang lahir dalam penjara maupun anak di luar penjara yang ikut ibunya ke penjara.
Lam Horas Film membawakan film ini di roadshow impact campaign di 17 provinsi di Indonesia. Lam Simorangkir sebagai sutradaranya juga pernah diundang di simposium internasional.
Adapun puncak acara impact campaign ini digelar pada Selasa (31/10/2023). Pada hari itu, dilakukan penyerahan rekomendasi kepada 8 lembaga negara, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Mahkamah Agung (MA), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
Penyerahan rekomendasi ini dalam rangka mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk turut ambil bagian dalam mencari solusi atas permasalahan ini.
Dalam sambutannya, Lam Simorangkir menyebutkan, diperlukannya sebuah kolaborasi untuk pemenuhan hak-hak ibu hamil yang ada di lapas, terutama pemenuhan hak dan perlindungan anak yang harus lahir atau dibawa dari luar penjara dan terpaksa menjalani masa-masa kehidupan mereka di penjara.
“Melalui Film Invisible Hopes kami berharap kita bisa membangun kolaborasi multi stakeholder dalam pemenuhan hak anak-anak yang terpaksa lahir dan dibesarkan dalam penjara dan hak tahanan / narapidana hamil,” tutur Lam Simorangkir, sutradara sekaligus produser film Invisible Hopes.
Rekomendasi ini disampaikan oleh Lam Horas Film dengan didampingi oleh berbagai pihak, yaitu Komisi Perindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Tanggapan dari Komisi HAM
Berangkat dari film ini, dari KPAI mendesak pemerintah untuk turut berikan perhatian pada anak-anak bawaan agar terjamin hak-haknya atas kehidupan yang layak dan layanan kesehatan.
Hal ini sesuai dengan mandat tertinggi dari konstitusi.
“Tidak lupa untuk memberikan dukungan pengasuhan yang layak kepada mereka. Pada anak-anak, pada ibunya dan bagi petugas” demikian disampaikan oleh Dian Sasmita, komisiner KPAI.
Andy Yentriyani sebagai Ketua Komnas Perempuan juga mendukung rekomendasi ini.
“Dalam proses perumusan rekomendasinya Komnas Perempuan maupun komisi-komisi yang lain tidak berusaha melakukan intervensi pada rekomendasi yang ada tetapi tentunya kami juga akan menata rekomendasi-rekomendasi yang akan jadi perhatian bersama. Terima kasih atas kerja keras untuk menghadirkan film ini, memutarkannya, dan mengupayakan perubahan paradigma kita pada kekerasan pada perempuan, pada kondisi kemanusiaan termasuk bagi para tahanan maupun terpidana.”
Respons dari lembaga penerima rekomendasi
Rekomendasi yang disampaikan Lam Simorangkir ini, diterima oleh para lembaga dan mereka berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hal ini.
Seperti yang disampaikan oleh Ratna Susianawati, perwakilan Kemen PPPA, “Tentunya catatan penting, ini adalah tantangan kita bersama semua Kementerian lembaga, lembaga HAM dan semuanya yang hari ini berkumpul tentunya saat ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyelesaikan persoalan ini, bagaimana kita berkolaborasi, ini menjadi sangat penting dan tentunya isu ini adalah cross cutting isu, betul sekali isu ini tidak akan bisa diselesaikan oleh satu Kementerian, satu lembaga, tetapi menuntut kita semua untuk bekerja bersama-sama. Saya pikir yang harus segera kita lakukan adalah segera menindaklanjuti ini.”
Senada dengan itu, Muhammad Zulfauzi sebagai perwakilan Bappenas juga sampaikan apresiasi untuk Lam Horas Film yang telah menyajikan film dokumenter ini.
“Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dalam film ini akan menjadi masukan bagi kami yang saat ini sedang melaksanakan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029,” ujarnya.***
