Indeks
News  

Sukses Kelola PI 10 Persen Blok Cepu, Bupati Blora Arief Rohman Kini Kawal Hak Daerah Penghasil Migas

Surabaya, Tuturpedia.com – Keberhasilan Kabupaten Blora dalam mengelola Participating Interest (PI) 10 persen Blok Cepu menjadi modal penting untuk memperjuangkan hak daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas). Kini, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman membawa perjuangan tersebut ke tingkat nasional melalui Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET).

Sebagai Ketua Dewan Pengurus ADPMET periode 2025–2030, Arief Rohman ikut mengawal upaya memperkuat posisi daerah penghasil migas agar tidak sekadar menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Perjuangan tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja ADPMET 2026 yang digelar di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (17/11/2026). Forum yang berlangsung pada 16–18 November 2026 itu mengusung tema “Mengawal Hak Daerah: Penguatan Tata Kelola PI 10%, DMO, dan BUMD Migas”.

Salah satu agenda penting yang dibahas adalah mendorong revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 juncto Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025. ADPMET menginginkan adanya kepastian pemberian Participating Interest (PI) 10 persen, kejelasan formula dan batas waktu pengalihan, serta penguatan posisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra setara dalam pengelolaan wilayah kerja migas.

Tak hanya itu, transparansi perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) migas juga menjadi sorotan. Sekretaris Jenderal ADPMET, Dr. Ir. Andang Bachtiar, menilai kontribusi produksi masing-masing daerah perlu dihitung secara lebih terbuka.

ADPMET pun mendorong penerapan sistem ring-fencing, sehingga biaya operasional, penerimaan, dan kontribusi setiap wilayah kerja dapat dihitung secara terpisah.

Khusus perpanjangan wilayah kerja PT Pertamina EP, ADPMET mengusulkan agar BUMD di setiap daerah penghasil diberikan kesempatan memperoleh penawaran PI 10 persen. Dengan demikian, daerah memiliki peluang lebih besar untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya migasnya.

Bagi Blora, perjuangan tersebut bukan sekadar wacana. Kabupaten yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil migas ini telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan PI 10 persen melalui BKS PI Blok Cepu.

Pengalaman Blora bahkan menjadi referensi bagi daerah lain. Pada 26 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Gresik datang melakukan studi tiru untuk mempelajari tata kelola PI 10 persen sektor migas di Blora.

Selain PI, rapat kerja ADPMET juga membahas optimalisasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI, Ir. Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, M.Si., menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan migas menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap mempunyai peran penting.

Di antaranya mendukung perizinan, konsultasi pengelolaan wilayah kerja, hingga penyelesaian persoalan dalam pelaksanaan kontrak kerja sama.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan PI 10 persen tidak cukup hanya diukur dari pengalihan hak kepada BUMD. Tata kelola, transparansi keuangan, akuntabilitas, serta kapasitas sumber daya manusia harus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan daerah.

Usai mengikuti rapat kerja, Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa perjuangan hak daerah penghasil migas semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi pendapatan dari sektor migas harus dimaksimalkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi PAD menjadi semakin penting. Blora tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi migas harus dimaksimalkan agar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan,” ujarnya.

Arief menegaskan, melalui ADPMET, pemerintah daerah harus bergerak bersama mendorong penguatan regulasi dan tata kelola migas. Tujuannya agar daerah penghasil memperoleh kepastian hak serta manfaat ekonomi yang proporsional.

“Karena itu, kami mendorong kepastian hak daerah atas PI 10 persen dan DBH agar pengelolaannya transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata. Prinsipnya, efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pendapatan. Sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Ketua Umum ADPMET yang juga Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, Sekjen ADPMET Andang Bachtiar, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Adhy Karyono.

Melalui kepemimpinannya di ADPMET, Arief Rohman berupaya memperluas perjuangan daerah penghasil migas agar memiliki posisi lebih kuat dalam tata kelola energi nasional.

Bagi Blora, perjuangan ini menjadi bagian penting untuk mengoptimalkan potensi migas, memperkuat PAD, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat, sekaligus memastikan kekayaan alam daerah memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.

Exit mobile version