Indeks

Firman Soebagyo Ajak Masyarakat Tak Terprovokasi Isu Pergantian Wapres: Proses Harus Sesuai Konstitusi

Jakarta, Tuturpedia.com – Anggota MPR RI Firman Soebagyo mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi menyikapi polemik pengunduran diri Wakil Presiden serta proses pergantian pejabat nomor dua di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Firman saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (15/11/2026). Ia menanggapi munculnya pernyataan salah satu anggota MPR RI dari unsur DPD RI yang menolak pengunduran diri Wakil Presiden dan menyatakan tidak akan menghadiri sidang paripurna penetapan Wapres baru.

Menurut Firman, perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, perbedaan tersebut hendaknya tidak disampaikan dengan cara yang justru menimbulkan kebingungan dan keresahan di tengah masyarakat.

“Saya menghargai setiap perbedaan pendapat. Di MPR, perbedaan pendapat itu biasa, itu demokrasi, itu musyawarah. Tapi saya mengajak semua pihak untuk tidak membuat masyarakat bingung dan terprovokasi,” ujar Firman.

Ia menjelaskan, mekanisme pergantian Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Karena itu, menurutnya, seluruh pihak perlu memahami ketentuan konstitusi agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Firman memaparkan lima tahapan proses pergantian Wakil Presiden. Pertama, Wakil Presiden berhenti karena mengundurkan diri. Kedua, MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong. Ketiga, Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.

Keempat, MPR memilih satu dari dua calon tersebut melalui sidang paripurna paling lambat 60 hari sejak jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong. Kelima, Wakil Presiden terpilih dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan hingga 2029.

“Pengunduran diri itu adalah hak pribadi pejabat. Tugas MPR bukan menolak atau menerima pengunduran diri, tapi menjalankan konstitusi: menyatakan kosong, lalu memilih pengganti. Itu yang diatur UUD 1945,” tegasnya.

Terkait adanya anggota MPR yang menyatakan tidak akan menghadiri sidang paripurna, Firman menilai hal tersebut merupakan hak masing-masing anggota yang harus dihormati.

Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan sikap maupun ketidakhadiran sejumlah anggota tidak serta-merta menghentikan mekanisme ketatanegaraan.

Firman menyebutkan, keanggotaan MPR RI terdiri dari 711 orang, yakni 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI. Ia juga menyampaikan bahwa sidang paripurna tetap dapat berlangsung apabila memenuhi ketentuan kuorum dua pertiga anggota.

“Tidak hadir itu adalah hak setiap anggota. Kami menghormati. Tapi proses konstitusi tidak akan berhenti. Negara tidak akan kosong dan pemerintahan tidak akan berhenti hanya karena satu dua anggota tidak hadir,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Firman mengingatkan agar perbedaan pandangan politik dan ketatanegaraan disampaikan melalui mekanisme resmi di dalam persidangan, bukan melalui pernyataan yang berpotensi membuat masyarakat resah.

Ia mengajak seluruh anggota MPR mengedepankan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan di tengah dinamika politik nasional.

“Saya mengajak rekan-rekan semua, mari kita sampaikan pendapat kita di dalam sidang, dengan cara yang baik dan sesuai tata tertib. Bukan di luar sidang dengan cara yang membuat rakyat resah. Kepentingan 280 juta rakyat Indonesia jauh lebih besar dari perbedaan pendapat kita,” pungkas Firman.

Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.

Exit mobile version