Indeks
News  

Demi Lindungi Sumber Mata Air, Pemkot Batu Tolak Geothermal Songgoriti dan Arjuno-Welirang

Batu, Tuturpedia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mengambil sikap tegas terhadap rencana pengembangan energi panas bumi atau geothermal di kawasan Songgoriti dan Arjuno-Welirang. Pemkot memastikan segera melayangkan surat keberatan resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Langkah tersebut ditempuh karena pemerintah daerah mengkhawatirkan potensi dampak eksplorasi geothermal terhadap kelestarian lingkungan dan sumber mata air. Terlebih, kawasan Songgoriti selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penting dalam menjaga ketersediaan air bagi masyarakat Kota Batu.

Penolakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Songgoriti, tetapi juga rencana pengembangan geothermal di WKP Arjuno-Welirang, khususnya kawasan Sumberbrantas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Alfi Nurhidayat, mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Batu Nurochman. Pemkot sepakat tidak menyetujui kelanjutan rencana eksplorasi panas bumi di kedua kawasan tersebut.

Alfi menegaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung pengembangan energi terbarukan. Namun, upaya memenuhi kebutuhan energi tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Secara prinsip kami mendukung energi terbarukan, tetapi tidak harus mengabaikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan Kota Batu. Jangan sampai kita mendapat energi listrik, tetapi justru mempertaruhkan sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat,” tegas Alfi, Rabu (18/11/2026).

Rencana Geothermal Songgoriti Sudah Bergulir Sejak 2014

Rencana pengembangan geothermal Songgoriti bukan persoalan baru. Program tersebut telah tercantum dalam Surat Keputusan Menteri ESDM tahun 2014 dan disinggung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu tahun 2019.

Bahkan, WKP Songgoriti sempat masuk dalam proses pelelangan pada ajang Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) September 2025.

Namun, berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), proses pelelangan sebelumnya tidak berhasil karena tidak ada badan usaha yang mendaftar. Meski demikian, dokumen tersebut masih memuat rencana pelelangan ulang.

Kondisi itu membuat Pemkot Batu merasa perlu meminta kejelasan kepada pemerintah pusat mengenai status administratif serta kelanjutan proyek geothermal tersebut.

Pemkot juga menyoroti belum tersampaikannya informasi mengenai rencana eksplorasi secara menyeluruh kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar Songgoriti.

Minimnya informasi tersebut turut memunculkan keresahan dan perbincangan publik, termasuk di media sosial.

OPD Diminta Kaji Dampak Lingkungan

Untuk memperkuat sikap pemerintah daerah, Alfi telah menginstruksikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan kajian lintas sektor.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Bappelitbangda diminta mengkaji potensi dampak proyek terhadap sumber mata air, tata ruang, kawasan wisata, hingga kawasan lindung.

Pemkot Batu juga menyiapkan surat resmi melalui Bappelitbangda yang ditujukan kepada Kementerian ESDM.

Selain menyampaikan keberatan, surat tersebut akan meminta penjelasan mengenai status dan rencana kelanjutan proyek geothermal Songgoriti.

Tidak berhenti pada jalur birokrasi, Pemkot Batu juga berencana menggelar dialog bersama masyarakat Songgoriti, akademisi, dan pemerhati lingkungan.

Dialog tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperoleh masukan dari berbagai pihak sebelum pemerintah menentukan langkah selanjutnya.

Sementara itu, Bagian Hukum turut menyiapkan kajian teknis dan yuridis sebagai dasar Pemkot Batu dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Pemkot Minta Masyarakat Tetap Tenang

Di tengah berkembangnya isu geothermal, Alfi meminta masyarakat tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Ia memastikan Pemkot Batu akan menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta lingkungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan daerah sesuai koridor hukum yang berlaku,” tandasnya.

Sikap Pemkot Batu tersebut kembali memunculkan perhatian terhadap rencana pengembangan energi panas bumi di kawasan yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Persoalan geothermal kini bukan sekadar menyangkut potensi produksi energi listrik, tetapi juga bagaimana memastikan pembangunan tidak mengabaikan perlindungan sumber daya air, kawasan wisata, dan kelestarian lingkungan yang menjadi penopang kehidupan warga Kota Batu.

Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.

Exit mobile version