Blora, Tuturpedia.com – Suasana Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora mendadak riuh pada Kamis (21/05/2026). Ratusan warga yang tergabung dalam gerakan Front Blora Selatan secara simbolis “menduduki” ruang rapat utama untuk menggelar audiensi terbuka bersama wakil rakyat.
Aksi ini merupakan bentuk protes dan penyampaian aspirasi masyarakat terkait dampak aktivitas proyek migas yang dinilai merugikan warga di wilayah selatan Blora. Massa menuntut pertanggungjawaban dari PT Pertamina dan pihak kontraktor atas berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Dalam audiensi tersebut, tokoh pemuda setempat, Abun Law Pulo dan Alamsyah Pilang, menyuarakan keresahan warga. Mereka menyoroti mobilisasi alat berat proyek yang melintasi Desa Pilang, Pulo, dan Kedungsambi yang dinilai membahayakan serta berpotensi merusak infrastruktur.
“Mobilisasi alat berat dengan ukuran besar sangat mengganggu aktivitas warga. Jalan desa terancam rusak, bahkan jembatan bisa terdampak. Ini juga membahayakan keselamatan pengguna jalan,” ujar mereka di hadapan anggota dewan.
Tak hanya itu, warga juga mempertanyakan adanya dugaan ketimpangan pemberian kompensasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pemuda di Kecamatan Kradenan disebut menerima kompensasi sebesar Rp1 juta per unit, sementara warga Desa Pilang yang juga terdampak justru belum mendapatkan perlakuan serupa.
“Ini bukan sekadar soal nominal, tapi soal keadilan sosial. Warga terdampak seharusnya mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sama,” tegasnya.
Dirinya juga menilai proyek besar tidak boleh berjalan dengan mengorbankan masyarakat kecil. Mereka meminta PT Pertamina dan seluruh pihak terkait agar lebih terbuka serta bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang timbul.
Selain itu, massa juga mendesak DPRD Blora agar benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penyambung aspirasi rakyat, bukan sekadar menjadi penonton.
“Ketika jalan rusak, jembatan retak, dan keselamatan warga terancam, masyarakatlah yang pertama merasakan dampaknya. Kami berharap DPRD hadir memberikan solusi yang adil,” imbuhnya.
Audiensi berlangsung dengan pengawalan ketat namun tetap kondusif. DPRD Blora berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait guna mencari solusi terbaik bagi masyarakat terdampak.
