Blora, Tuturpedia.com – Ruang rapat DPRD Kabupaten Blora, Kamis (21/05/2026), bukan sekadar menjadi tempat audiensi biasa. Ia berubah menjadi panggung perlawanan, tempat rakyat kecil berdiri, bersuara, dan menantang ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan.
Ratusan warga yang tergabung dalam berbagai elemen, mulai dari Front Blora Selatan, Pemuda Pilang Bersatu, hingga komunitas pemuda dan mahasiswa, hadir bukan untuk sekadar duduk dan mendengar.
Mereka datang dengan satu tujuan yakni memastikan suara mereka tidak lagi diabaikan.
“Ini bukan sekadar hadir di ruang kekuasaan. Ini adalah langkah kecil rakyat yang berani mengetuk pintu kekuasaan dan berkata: kami ada, kami terdampak, dan kami tidak akan diam,” menjadi semangat yang mengikat seluruh massa yang hadir.
Dalam forum yang kerap dianggap formal dan kaku itu, justru lahir pernyataan-pernyataan tajam yang mengguncang. Grex, salah satu perwakilan massa, tampil dengan narasi tegas tanpa kompromi.
Ia menegaskan bahwa suara rakyat tidak boleh tunduk pada tekanan kekuasaan maupun kepentingan perusahaan.
“Kalau kata-kata dianggap salah oleh penguasa, itu risiko. Karena setiap kata yang lahir dari keresahan rakyat memang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat itu sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Iwan Seken melontarkan pernyataan yang menjadi sorotan tajam dalam audiensi tersebut. Dengan suara lantang, ia menyebut bahwa kemiskinan bukan semata takdir, melainkan sering kali hasil dari keputusan-keputusan di ruang rapat kekuasaan dan perusahaan.
“Penderitaan rakyat kadang disusun rapi dalam rapat-rapat yang jauh dari suara mereka yang paling terdampak,” ujarnya, disambut riuh dukungan dari peserta audiensi.
Suara pemuda desa juga tak kalah keras. Ronggot, yang mewakili Pemuda Pilang, menegaskan bahwa generasi muda di desa tidak boleh diposisikan sebagai penonton proyek pembangunan.
“Pemuda bukan pagar hidup industri. Kami punya hak bicara, bukan hanya menerima dampak,” katanya.
Di tengah suasana yang memanas, Abun menyampaikan kritik melalui puisi. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan sejatinya harus berpihak kepada rakyat, bukan tunduk pada kepentingan modal.
“Kekuasaan tanpa keberpihakan hanyalah omong kosong,” menjadi salah satu kutipan yang menggema di ruang audiensi.
Kehadiran massa dalam jumlah besar juga menjadi penegas bahwa gerakan ini bukan suara segelintir orang. Jo Ngenges bersama kelompoknya menunjukkan bahwa ketika rakyat kecil bersatu, suara mereka mampu menembus dinding kekuasaan.
Sementara itu, kelompok dari Mbulakan tetap bertahan hingga akhir audiensi. Mereka terus meneriakkan yel-yel perjuangan seperti “Hidup rakyat!” dan “Hidup pemuda!”, menandai bahwa semangat perlawanan tidak surut meski forum berlangsung panjang.
Di balik layar, peran dokumentasi juga menjadi bagian penting dari perjuangan. Jumaun, Irek, dan Ari memastikan setiap momen terekam. Sebab, tanpa dokumentasi, perjuangan kerap dipelintir, dilupakan, bahkan dihapus dari sejarah.
Sejumlah organisasi mahasiswa seperti HMI dan PMII juga tampak hadir. Bagi mereka, audiensi ini bukan hanya aksi, tetapi ruang belajar langsung menghadapi kekuasaan dan kepentingan korporasi secara terbuka.
Tak ketinggalan, peran media juga mendapat apresiasi. Di tengah derasnya arus informasi, media dinilai memiliki posisi strategis sebagai alat perjuangan rakyat—menyampaikan suara yang kerap tak terdengar.
Audiensi ini pun menegaskan satu hal penting: rakyat kecil mungkin tidak memiliki modal, jabatan, atau kekuasaan. Namun mereka masih memiliki keberanian—dan itu cukup untuk memulai perubahan.
Aksi di DPRD Blora ini bukan akhir, melainkan awal dari rangkaian perjuangan panjang. Massa yang hadir sepakat untuk terus mengawal isu, menuntut keadilan, dan memastikan suara rakyat tidak kembali dibungkam.
“Perjuangan belum selesai. Jangan patah semangat. Perubahan tidak lahir dari mereka yang diam,” menjadi pesan yang terus digaungkan.
Di tengah segala keterbatasan, satu keyakinan tetap hidup: keberanian berpihak pada rakyat adalah kekuatan yang tak bisa dibeli.
