Jakarta, Tuturpedia.com — Aksi demonstrasi mahasiswa yang digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026), tidak berjalan mulus sejak awal. Sejumlah rombongan mahasiswa dilaporkan sempat tertahan dan tidak dapat langsung mencapai titik aksi setelah dihadang barikade aparat gabungan TNI dan Polri di sejumlah ruas jalan menuju Bundaran HI.
Di kawasan Semanggi hingga sekitar Dukuh Atas, sejumlah peserta aksi terpaksa menghentikan perjalanan mereka akibat penutupan akses menuju lokasi demonstrasi. Sebagian memilih melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dari titik yang lebih jauh, sementara kelompok lainnya tertahan di belakang blokade aparat yang berjaga di beberapa titik strategis. Pengamanan ketat tersebut membuat arus massa menuju Bundaran HI berlangsung lebih lambat dibandingkan rencana semula.
Namun upaya pengamanan itu tidak menyurutkan semangat para demonstran. Sepanjang siang hingga sore hari, gelombang mahasiswa terus berdatangan dari berbagai kampus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bundaran HI yang selama puluhan tahun menjadi simbol ruang publik dan ekspresi politik warga kembali dipenuhi lautan massa yang membawa spanduk, poster kritik, serta bendera organisasi kemahasiswaan.
Aksi yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil itu mengusung tema “Aksi Menuju Indonesia Bangkrut”. Tema tersebut mencerminkan keresahan yang berkembang di kalangan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi nasional, penggunaan anggaran negara, hingga sejumlah program prioritas pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
Bagi para peserta aksi, demonstrasi ini bukan sekadar unjuk rasa rutin. Mereka menganggap kondisi ekonomi yang semakin menekan masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta sejumlah kebijakan pemerintah yang kontroversial telah menciptakan kegelisahan yang tidak bisa lagi disampaikan hanya melalui media sosial atau diskusi kampus.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa
Dalam konsolidasi yang dilakukan menjelang aksi, massa menyepakati lima tuntutan utama yang menjadi dasar demonstrasi di Bundaran HI.
- Menghentikan Pemborosan APBN
Mahasiswa menuntut pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka menilai belanja negara harus lebih difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial.
Menurut mereka, kondisi fiskal yang menghadapi berbagai tantangan membutuhkan pengelolaan anggaran yang lebih hati-hati dan transparan.
- Menurunkan Harga Bahan Pokok dan BBM
Tuntutan kedua berkaitan dengan persoalan yang paling dirasakan masyarakat sehari-hari, yakni tingginya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Mahasiswa menilai kenaikan harga berbagai komoditas kebutuhan rumah tangga dalam beberapa waktu terakhir telah mempersempit ruang hidup masyarakat kelas menengah dan kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah didesak menghadirkan langkah konkret untuk menstabilkan harga serta menjaga daya beli masyarakat.
Bagi para demonstran, indikator pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- Menghentikan Program MBG dan Proyek Koperasi Desa Merah Putih
Salah satu tuntutan yang paling menyita perhatian publik adalah desakan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta proyek Koperasi Desa Merah Putih.
Mahasiswa menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh dari aspek efektivitas, prioritas, serta keberlanjutan pembiayaannya. Mereka mempertanyakan apakah anggaran yang sangat besar untuk program tersebut telah menjadi kebutuhan paling mendesak di tengah berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah sebelumnya berulang kali menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu program unggulan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menekan angka stunting.
- Menghapus Praktik Militerisme di Ruang Sipil
Tuntutan berikutnya menyasar isu yang belakangan ramai diperdebatkan di ruang publik, yakni keterlibatan unsur militer dalam berbagai sektor sipil.
Mahasiswa meminta pemerintah menjaga prinsip supremasi sipil yang menjadi salah satu amanat utama reformasi 1998. Mereka menilai perlu ada batas yang jelas antara fungsi pertahanan negara dan urusan pemerintahan sipil agar demokrasi tetap berjalan sesuai koridor konstitusi.
Isu ini menjadi salah satu topik yang paling sering disuarakan dalam berbagai aksi mahasiswa selama beberapa bulan terakhir.
- Mendesak Presiden Prabowo Mengakui Kekeliruan Kebijakan
Poin terakhir sekaligus menjadi tuntutan paling politis dalam aksi tersebut. Massa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui berbagai kebijakan yang dinilai tidak berjalan efektif dan membuka ruang evaluasi yang lebih luas terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut mahasiswa, pengakuan atas kesalahan kebijakan bukanlah bentuk kelemahan pemerintah, melainkan bagian dari akuntabilitas publik yang harus dijunjung dalam sistem demokrasi.
Mereka menilai pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat, terutama ketika berbagai kebijakan menimbulkan polemik di tengah publik.
Potret Keresahan yang Lebih Besar
Di balik lima tuntutan tersebut, aksi di Bundaran HI sejatinya menggambarkan keresahan yang lebih luas. Demonstrasi bukan hanya tentang satu atau dua kebijakan pemerintah, melainkan akumulasi berbagai persoalan yang dirasakan sebagian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Mulai dari meningkatnya biaya hidup, ketidakpastian ekonomi global, kekhawatiran terhadap arah demokrasi, hingga penggunaan anggaran negara menjadi tema yang berulang kali muncul dalam orasi para peserta aksi.
Bagi banyak mahasiswa yang hadir, turun ke jalan merupakan cara untuk memastikan bahwa suara publik tetap terdengar di tengah derasnya agenda politik dan pembangunan nasional.
Jalanan Kembali Menjadi Ruang Demokrasi
Aksi di Bundaran HI sekali lagi menunjukkan bahwa jalanan masih menjadi salah satu ruang demokrasi yang paling hidup di Indonesia. Di tengah pengamanan ketat dan sejumlah hambatan menuju lokasi aksi, mahasiswa tetap berupaya menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka.
Apakah lima tuntutan tersebut akan mendapat respons dari pemerintah atau tidak, demonstrasi ini telah mengirimkan pesan yang jelas: generasi muda masih menaruh perhatian besar terhadap arah perjalanan bangsa dan tidak segan menyuarakan kritik ketika mereka merasa kebijakan negara menjauh dari kepentingan rakyat.
Di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit Jakarta dan sorotan lampu Bundaran HI, suara-suara itu kembali menggema. Sebuah pengingat bahwa dalam demokrasi, kritik bukan ancaman, melainkan bagian dari upaya menjaga negara agar tetap berjalan di jalur yang semestinya.***
