Yogyakarta, Tuturpedia.com — Kericuhan yang mewarnai diskusi bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa” di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (15/6/2026) malam, tidak berhenti ketika tiga pejabat pemerintah meninggalkan lokasi acara. Justru setelah insiden itu, sejumlah kelompok mahasiswa menerbitkan pernyataan sikap yang menjelaskan alasan di balik aksi penolakan mereka.
Dalam keterangan yang beredar luas di kalangan mahasiswa dan media sosial, Aliansi Mahasiswa UGM menegaskan bahwa aksi tersebut bukan semata-mata ditujukan kepada individu yang hadir, melainkan merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang mereka nilai semakin menjauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial yang menjadi ruh Pancasila.
Tiga pejabat yang menjadi pembicara dalam forum itu adalah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Kehadiran mereka memicu penolakan dari sebagian mahasiswa hingga berujung aksi penggerudukan dan saling dorong di lokasi acara. Menurut laporan Kompas.com, situasi sempat memanas sebelum para pejabat akhirnya meninggalkan area diskusi.
Namun di balik keramaian yang terekam kamera, mahasiswa merasa substansi kritik mereka justru belum banyak dibahas.
Dalam pernyataan sikap yang mereka keluarkan, mahasiswa mempertanyakan relevansi tema “Pancasila Pemersatu Bangsa” ketika berbagai persoalan sosial dinilai masih belum memperoleh penyelesaian yang memadai.
Mereka menyoroti sejumlah isu, mulai dari konflik agraria, transparansi pemerintahan, kondisi pendidikan, hingga penggunaan anggaran negara. Bagi mereka, diskusi tentang Pancasila kehilangan makna ketika nilai-nilai keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat dianggap belum tercermin dalam praktik kebijakan.
Pertanyaan yang berulang muncul dalam pernyataan tersebut sederhana namun tajam: “Pancasila yang mana yang sedang dibicarakan?”
Mahasiswa menilai kritik publik selama ini kerap dianggap sebagai gangguan, sementara suara masyarakat yang mempersoalkan kebijakan pemerintah sering kali tidak mendapatkan ruang yang setara. Karena itu, mereka memandang kampus seharusnya menjadi tempat menguji gagasan secara terbuka, bukan sekadar panggung legitimasi kekuasaan.
Kekecewaan yang Menumpuk
Nada pernyataan mahasiswa menunjukkan bahwa insiden malam itu tidak lahir dari ruang hampa.
Di dalam dokumen tersebut, mereka menyebut berbagai kebijakan pemerintah yang menurut mereka gagal menjawab akar persoalan masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalan anggaran pendidikan, kondisi BPJS, hingga isu agraria disebut sebagai contoh kebijakan yang masih memunculkan pertanyaan di ruang publik.
Mahasiswa juga menyinggung pernyataan para pejabat dalam forum yang dinilai tidak menunjukkan rasa tanggung jawab atas berbagai persoalan yang sedang terjadi.
Bagi kelompok mahasiswa itu, masalah utamanya bukan sekadar hadir atau tidak hadirnya pejabat negara di kampus. Yang mereka persoalkan adalah kesenjangan antara narasi keberhasilan yang disampaikan pemerintah dengan pengalaman nyata yang dirasakan sebagian masyarakat.
Karena itu, pengusiran yang terjadi malam tersebut mereka gambarkan sebagai bentuk kemarahan politik yang telah terakumulasi, bukan sekadar reaksi spontan terhadap sebuah diskusi.
UGM Kembali Menjadi Ruang Pertarungan Gagasan
Sejarah menunjukkan UGM bukan ruang yang asing bagi kritik terhadap kekuasaan.
Sejak era Reformasi hingga berbagai gelombang demonstrasi dalam satu dekade terakhir, kampus ini kerap menjadi arena perdebatan antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Tradisi itu membuat sebagian mahasiswa merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menguji setiap klaim yang dibawa pejabat ke ruang akademik.
Dalam konteks tersebut, insiden pengusiran tiga pejabat pemerintah dapat dibaca sebagai gejala yang lebih besar: meningkatnya ketegangan antara generasi muda dan institusi negara mengenai arah kebijakan publik.
Pernyataan mahasiswa bahkan menegaskan bahwa mereka tidak menolak Pancasila sebagai dasar negara. Sebaliknya, mereka mengklaim sedang memperjuangkan implementasi nilai-nilai Pancasila yang menurut mereka semakin terpinggirkan oleh praktik politik dan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Kalimat penutup pernyataan itu menjadi ringkasan paling jelas dari posisi mereka, bahwa; “Kedamaian tanpa keadilan adalah ilusi.”
Di tengah perdebatan mengenai etika aksi pengusiran dan batas-batas kebebasan berpendapat di kampus, satu hal tampaknya sulit dibantah, bahwa peristiwa di UGM bukan sekadar soal tiga pejabat yang batal berdiskusi. Ia adalah cermin dari relasi yang kian tegang antara kekuasaan dan kelompok muda yang merasa suara mereka belum sungguh-sungguh didengar.***
