Jakarta, Tuturpedia.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Pasalnya, hingga kini distribusi program masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum tersentuh secara optimal. Kamis, (22/01/2026).
Padahal, wilayah 3T merupakan kantong kemiskinan dan daerah dengan prevalensi stunting tertinggi yang seharusnya menjadi prioritas utama intervensi gizi negara.
Hal tersebut disampaikan Edy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Edy mengapresiasi capaian kuantitatif pelaksanaan MBG, mulai dari peningkatan jumlah dapur hingga tingginya tingkat kepuasan penerima manfaat. Namun, ia menegaskan keberhasilan program tidak boleh diukur hanya dari sisi administratif dan statistik semata.
“Jumlah dapur meningkat drastis dari target awal sekitar 5.000 menjadi 19.000. Minat masyarakat tinggi, penerima manfaat senang, indeks kualitas perencanaan mencapai 97,8 dan kepuasan 99 persen. Itu patut diapresiasi. Tapi ini belum mencerminkan keadilan distribusi,” tegasnya.
Menurut Edy, MBG harus diposisikan sebagai instrumen negara untuk menjawab persoalan struktural, khususnya kemiskinan dan stunting, yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Presiden punya niat luhur mengatasi malnutrisi dan stunting. Ini persoalan bangsa karena membuat rakyat tidak sehat dan tidak cerdas. Dasarnya ada di situ,” katanya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional masih berada di atas 20 persen, dengan angka tertinggi terdapat di wilayah pedesaan, kawasan terpencil, dan daerah perbatasan.
Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses pangan bergizi, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar.
Namun dalam praktiknya, Edy menilai implementasi MBG justru belum berpihak pada daerah dengan tingkat kerentanan tertinggi.
“Daerah 3T itu jelas kantong orang miskin. Mereka tinggal di pinggir hutan, di perbatasan, dengan asupan gizi yang kurang. Sampai hari ini, mereka hanya melihat pembagian MBG di media sosial, yang kebanyakan terjadi di kota. Ini tidak adil,” ujarnya.
Edy menegaskan, keadilan sosial harus menjadi indikator utama keberhasilan MBG. Ia mendorong BGN agar mempercepat perluasan program ke wilayah 3T melalui penguatan regulasi, skema kemitraan, serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.
“Uangnya ada. Ini bukan soal anggaran, tapi soal ekosistem, tata kelola, dan kemauan memprioritaskan yang paling membutuhkan. Saya juga mempertanyakan kesiapan regulasi pembangunan dapur MBG di daerah 3T. Tanpa dasar hukum dan skema operasional yang jelas, program akan terus tertahan,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, jika wilayah 3T tidak dijadikan prioritas, maka tujuan utama MBG untuk menurunkan angka stunting dan mewujudkan keadilan sosial dikhawatirkan tidak akan tercapai.
“Kalau 3T tidak diselesaikan, misi Presiden tidak akan kena. Ini kritik saya, dan ini harus segera dibenahi,” pungkasnya.
