Jakarta, Tuturpedia.com — Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali bermunculan di sejumlah daerah. Rentetan kejadian ini memicu kekhawatiran serius terhadap keamanan makanan yang setiap hari dikonsumsi anak-anak sekolah. Jumat, (11/09/2026).
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) tidak sekadar menangani insiden satu per satu, tetapi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pengendalian mutu pangan MBG. Kasus serupa dilaporkan terjadi di Sidoarjo, Rembang, Agam, Bener Meriah hingga Tana Toraja.
Di Kabupaten Rembang, misalnya, sebanyak 777 murid dan guru SMAN 1 Lasem dilaporkan mengalami gejala keracunan. Sementara di MAN 2 Rembang, sekitar 200 siswa dan tujuh guru mengalami muntah dan diare setelah menyantap makanan. Bagi Edy, rentetan kasus tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai kejadian yang berdiri sendiri.
“Kalau kasus keracunan terus berulang di berbagai daerah, berarti kita perlu melihat persoalan ini secara fundamental. Jangan hanya melihatnya sebagai kejadian per kejadian. Harus dicari di mana titik lemah sistem pengawasan dan pengendalian keamanan pangan MBG,” ujar Edy, Rabu (9/9), lalu.
Menurutnya, berulangnya dugaan keracunan di sejumlah wilayah merupakan sinyal adanya persoalan yang perlu dibongkar dari hulu hingga hilir. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa harus berada dalam standar keamanan pangan yang ketat.
Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan gizi justru menghadirkan risiko kesehatan bagi penerimanya. Edy menilai banyaknya kejadian di berbagai daerah menunjukkan bahwa risiko kontaminasi makanan tidak mengenal batas geografis. Karena itu, persoalannya tidak cukup diselesaikan hanya dengan menghentikan sementara layanan atau mengevaluasi satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Yang lebih penting adalah memastikan apakah standar keamanan pangan benar-benar diterapkan secara seragam di seluruh SPPG. Jika sistem pengawasan berjalan efektif, kata Edy, kejadian berulang semestinya dapat ditekan sejak awal.
“Alarm” dugaan keracunan MBG kini semakin keras. BGN dituntut membuktikan bahwa pengawasan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi benar-benar mampu menjamin makanan yang sampai ke meja siswa aman dikonsumsi.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
