Tuturpedia.com — Aspal yang mengelupas, lubang yang menganga, dan jalur bergelombang masih menjadi pemandangan umum di banyak daerah Indonesia. Di tengah ambisi besar pembangunan infrastruktur nasional, data terbaru menunjukkan persoalan mendasar itu belum benar-benar selesai: masih ada ratusan kilometer jalan nasional dalam kondisi rusak.
Berdasarkan Data Kondisi Jalan 2025 Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, sedikitnya 10 provinsi tercatat memiliki panjang jalan nasional rusak paling besar di Indonesia. Kategori ini mencakup rusak ringan dan rusak berat, serta hanya menghitung jalan nasional, bukan jalan provinsi maupun kabupaten/kota.
Hasilnya cukup mencolok. Wilayah Kalimantan dan Papua mendominasi daftar teratas, menunjukkan tantangan geografis masih menjadi faktor utama dalam pemeliharaan infrastruktur jalan.

Kalimantan Tengah di Posisi Pertama
Provinsi dengan panjang jalan nasional rusak terbanyak adalah Kalimantan Tengah, mencapai 191,56 kilometer. Posisi kedua ditempati Kalimantan Timur dengan 186,20 kilometer, disusul Papua Barat sebesar 172,76 kilometer.
Di samping provinsi-provinsi tersebut, berikut adalah daftar lengkap 10 provinsi dengan jalan nasional rusak terpanjang:
- Kalimantan Tengah — 191,56 km
- Kalimantan Timur — 186,20 km
- Papua Barat — 172,76 km
- Papua Pegunungan — 165,92 km
- Sumatera Barat — 117,98 km
- Papua — 107,67 km
- Sumatera Utara — 106,10 km
- Aceh — 85,73 km
- Nusa Tenggara Timur — 84,30 km
- Lampung — 81,12 km
Sumber: Data Kondisi Jalan 2025 Ditjen Bina Marga
Mengapa Wilayah Timur dan Kalimantan Mendominasi?
Dominasi provinsi di Kalimantan dan Papua bukan tanpa sebab. Banyak ruas jalan nasional di kawasan tersebut melintasi hutan, pegunungan, rawa, hingga daerah curah hujan tinggi. Dalam kondisi seperti itu, umur jalan kerap lebih pendek dan biaya perawatan jauh lebih mahal.
Selain faktor alam, distribusi material konstruksi di wilayah terpencil juga menambah tantangan. Batu pecah, aspal, alat berat, hingga tenaga teknis tidak selalu mudah dijangkau.
Di Papua, misalnya, sejumlah ruas nasional juga berhadapan dengan kontur ekstrem dan potensi longsor. Sementara di Kalimantan, beban angkutan logistik serta kendaraan bertonase tinggi menjadi faktor yang mempercepat kerusakan badan jalan.
Jalan Nasional Rusak Bukan Sekadar Soal Kenyamanan
Kerusakan jalan kerap dianggap hanya mengganggu perjalanan. Padahal dampaknya jauh lebih luas.
Pertama, biaya logistik meningkat. Kendaraan yang melintas di jalan rusak cenderung melaju lambat, konsumsi bahan bakar naik, dan biaya perawatan armada membengkak.
Kedua, risiko kecelakaan bertambah. Lubang jalan, genangan yang menutup permukaan rusak, hingga bahu jalan ambles menjadi ancaman bagi pengendara roda dua maupun roda empat.
Ketiga, harga barang bisa ikut terdorong naik, terutama di daerah yang sangat bergantung pada jalur darat untuk distribusi kebutuhan pokok.
Bank Dunia dan berbagai studi transportasi berulang kali menekankan bahwa kualitas infrastruktur jalan memiliki hubungan langsung dengan produktivitas ekonomi dan daya saing wilayah.
Pemerintah Punya PR Ganda: Bangun Baru dan Rawat Lama
Selama satu dekade terakhir, pembangunan jalan baru, jalan tol, dan konektivitas antarwilayah menjadi agenda utama pemerintah. Namun data ini memperlihatkan pekerjaan rumah lain yang tak kalah penting, soal memelihara jalan yang sudah ada.
Membangun ruas baru memang lebih terlihat secara visual dan politis. Tetapi bagi warga di daerah, jalan lama yang mulus justru sering lebih mendesak daripada proyek baru yang jauh dari permukiman mereka.
Di banyak tempat, masyarakat tidak menuntut jalan tol. Mereka hanya meminta satu hal sederhana, jalan yang bisa dilalui tanpa takut ban pecah atau motor terpeleset.
Jangan Keliru Membaca Data
Perlu dicatat, angka-angka di atas bukan berarti seluruh jalan di provinsi tersebut rusak. Data ini hanya menghitung panjang ruas jalan nasional yang masuk kategori rusak ringan maupun rusak berat.
Artinya, provinsi dengan angka tinggi belum tentu memiliki jaringan jalan paling buruk secara keseluruhan. Bisa jadi panjang total jalan nasional di daerah itu memang sangat luas, sehingga secara absolut angka kerusakannya lebih besar.
Sebaliknya, provinsi yang tidak masuk 10 besar bukan berarti bebas masalah, sebab kondisi jalan provinsi dan kabupaten/kota tidak tercakup dalam daftar ini.
Aspal Juga Soal Keadilan
Di kota besar, kemacetan sering jadi keluhan utama. Namun di daerah lain, persoalannya lebih mendasar, yakni bahasan sesederhana apakah jalan masih bisa dilalui dengan aman.
Karena itu, kualitas jalan bukan semata urusan teknik sipil atau proyek anggaran. Ia menyangkut akses sekolah, distribusi sembako, ambulans yang datang tepat waktu, hingga harga semen untuk membangun rumah.
Aspal yang rata mungkin terlihat sederhana. Tetapi bagi banyak daerah, itu adalah bentuk paling nyata dari kehadiran negara.***














