Jakarta, Tuturpedia.com – Kabar dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat tinggi negara mengguncang institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Isu tersebut semakin menjadi perhatian publik setelah beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diduga berasal dari grup internal Polri.
Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (03/11/2026). Dalam tangkapan layar tersebut, tercantum sejumlah nama perwira tinggi dan menengah Polri yang diklaim telah diamankan hingga menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyadapan terhadap pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pesan yang beredar menyebut Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta Kombes Pol Ferli Hidayat telah ditahan di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Bahkan, informasi tersebut turut menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Komjen Pipit Rismanto yang dikabarkan masih menjalani pemeriksaan intensif atau berita acara pemeriksaan (BAP).
Tidak hanya itu, percakapan yang beredar juga menyebut dugaan aktivitas penyadapan dilakukan dari sebuah rumah di kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Operasi tersebut diklaim dikoordinasikan oleh seorang perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal.
Namun, seluruh informasi mengenai identitas pihak yang terlibat, penahanan, serta dugaan penyadapan tersebut masih harus menunggu konfirmasi resmi dari Mabes Polri. Tangkapan layar percakapan WhatsApp yang beredar belum dapat dijadikan bukti bahwa seluruh tudingan tersebut benar.
Mabes Polri Janjikan Keterangan Resmi
Di tengah derasnya spekulasi, Divisi Humas Mabes Polri akhirnya memberikan sinyal akan menyampaikan penjelasan kepada publik.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir sebelumnya menyatakan pihaknya akan menggelar rilis pada Selasa (3/11/2026), menjelang sore hingga malam.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika mendampingi Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam kunjungan ke Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta.
Meski demikian, Isir belum membenarkan secara substantif kabar penahanan sejumlah perwira tinggi Polri maupun dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Sebelumnya, ketika dikonfirmasi awak media, Isir juga menyampaikan bahwa informasi tersebut masih akan diperiksa.
“Nanti kami cek,” ujarnya.
Publik kini menunggu penjelasan menyeluruh dari Mabes Polri mengenai siapa saja yang diperiksa, apa perkara yang sedang ditangani, serta apakah benar terdapat dugaan penyadapan terhadap lingkungan Istana Negara.
Mantan Kepala BNN Singgung Dugaan Makar
Persoalan ini turut memancing reaksi keras mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol (Purn) Marthinus Hukom.
Dalam pernyataannya yang beredar, Marthinus menyinggung kemungkinan adanya tindakan makar apabila kabar dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam upaya melawan pemerintahan benar-benar terbukti.
Ia bahkan menyebut, jika dugaan tersebut benar, peristiwa itu akan menjadi catatan yang sangat serius dalam sejarah institusi kepolisian.
Pernyataan tersebut merupakan respons bersyarat terhadap isu yang berkembang, bukan kesimpulan bahwa tindakan makar telah terjadi.
Transparansi Menjadi Taruhan Kepercayaan Publik
Terlepas dari benar atau tidaknya informasi yang beredar, persoalan ini menyangkut kredibilitas institusi penegak hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Apalagi, tudingan yang muncul berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan pejabat penting pemerintahan.
Jika memang terdapat pelanggaran hukum, proses penanganannya harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila informasi yang beredar tidak benar, Mabes Polri juga perlu memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak berkembang menjadi fitnah dan spekulasi.
Kini, perhatian publik tertuju pada Divisi Humas Mabes Polri. Masyarakat menunggu jawaban atas sederet pertanyaan besar: apakah benar sejumlah jenderal telah ditahan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo benar-benar terjadi?
Jawaban resmi kepolisian menjadi penting agar kabar yang beredar di ruang digital tidak terus berkembang tanpa kepastian hukum.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
