Jakarta, Tuturpedia.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara memasuki babak baru. Mabes Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH.
Penetapan tersangka itu disampaikan Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Berdasarkan hasil penyelidikan sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu LSP, ASN, dan EH,” ujar Asep.
Perkara ini menjadi perhatian serius karena dugaan penyadapan tersebut disebut menyasar sejumlah pihak strategis, mulai dari Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Penyidik mendalami dugaan sejumlah tindak pidana, yakni penyadapan secara ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data elektronik.
10 Saksi dan Tiga Ahli Diperiksa
Untuk mengungkap perkara tersebut, Bareskrim Polri telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli.
Selain itu, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Penyitaan perangkat elektronik tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri jejak komunikasi, aktivitas digital, serta kemungkinan adanya penghilangan atau penghapusan data elektronik.
Dugaan penghapusan data menjadi salah satu aspek penting yang kini didalami untuk memastikan bagaimana praktik penyadapan tersebut dilakukan, siapa saja yang terlibat, serta sejauh mana jangkauan operasinya.
Publik Menanti Transparansi Penegakan Hukum
Penetapan tiga tersangka dalam perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara ini memunculkan pertanyaan besar mengenai keamanan komunikasi pejabat negara dan perlindungan privasi warga maupun institusi.
Publik tentu menunggu pengusutan perkara ini dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Polri juga dituntut mengungkap secara terang konstruksi perkara, peran masing-masing tersangka, motif dugaan penyadapan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Sebab, apabila dugaan tersebut terbukti di persidangan, persoalannya bukan sekadar pelanggaran privasi, melainkan juga menyangkut keamanan negara dan integritas sistem komunikasi nasional.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Status tersangka bukanlah vonis bersalah, dan pembuktian akhir tetap menjadi kewenangan pengadilan.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
