Blora, Tuturpedia.com – Front Blora Selatan (FBS) menegaskan sikapnya terkait masuknya investasi dan proyek strategis di Kabupaten Blora. Mereka menyatakan tidak pernah menghambat pembangunan, namun mengingatkan agar setiap aktivitas investasi tetap tunduk pada aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Jumat, (22/05/2026).
Pernyataan itu disampaikan aktivis FBS, Grex, usai audiensi dengan DPRD Blora. Ia menegaskan bahwa FBS bukan pihak yang menolak proyek nasional, melainkan hadir sebagai pengingat agar perusahaan menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab.
“FBS tidak pernah mempersulit investasi. Kami paham daerah butuh pembangunan. Tapi investasi harus berjalan sesuai aturan dan tetap menghormati hak masyarakat,” tegas Grex.
Menurutnya, selama ini Kabupaten Blora telah memberikan ruang yang sangat terbuka bagi aktivitas proyek, termasuk penggunaan jalan kabupaten untuk mobilisasi alat berat dan kendaraan operasional.
“Setiap hari kendaraan proyek melintas, jalan dipakai, dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka sudah sewajarnya perusahaan juga menunjukkan empati dan tanggung jawab,” ujarnya.
Grex menilai, tuntutan masyarakat bukanlah sesuatu yang berlebihan. Warga hanya meminta kejelasan tanggung jawab atas dampak sosial dan kerusakan infrastruktur yang berpotensi terjadi akibat aktivitas proyek.
Ia menyoroti tidak hanya kondisi jalan, tetapi juga jembatan yang dilalui kendaraan bertonase besar. Menurutnya, infrastruktur tersebut sejak awal dibangun untuk kepentingan publik, bukan untuk menopang beban proyek skala besar secara terus-menerus.
“Ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Jika tidak ada pengawasan dan kepastian tanggung jawab, potensi kerusakan sangat besar,” katanya.
FBS mengingatkan, dampak kerusakan infrastruktur akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Mulai dari terganggunya aktivitas petani, distribusi ekonomi, hingga mobilitas pelajar.
“Kalau jalan rusak atau jembatan bermasalah, rakyat yang paling dirugikan. Karena itu perusahaan tidak boleh hanya mengejar target proyek, tapi juga wajib menjaga keselamatan dan keberlangsungan fasilitas publik,” pungkasnya.
