Blora, Tuturpedia.com – Kasus dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan kembali memantik kegelisahan publik. Kali ini, sorotan tajam datang dari Front Blora Selatan yang secara terbuka mendesak Dinas Pendidikan untuk segera membentuk tim pencari fakta independen terkait dugaan tindakan kekerasan oleh oknum Kepala Sekolah di wilayah jati terhadap murid SD Lain. Rabu, (29/04/2026).
Dalam pernyataan sikap resminya, Front Blora Selatan menilai lambannya pembentukan tim investigasi berpotensi membuka ruang pengaburan fakta dan ketidakadilan dalam proses penanganan kasus.
“Tanpa tim independen, kebenaran bisa bias. Ini bukan sekadar soal disiplin sekolah, tapi menyangkut keselamatan dan martabat anak,” tegas pernyataan tersebut.
Mereka mengingatkan, penanganan kasus kekerasan di sekolah tidak boleh dilakukan secara internal semata. Keterlibatan pihak eksternal seperti psikolog profesional, pendamping anak, hingga lembaga perlindungan anak dinilai mutlak untuk menjamin objektivitas serta mencegah tekanan terhadap korban.
Front Blora Selatan juga menyoroti gejala yang dinilai berbahaya: potensi pergeseran narasi. Alih-alih fokus pada dugaan kekerasan, isu justru bisa dialihkan pada perilaku siswa sebagai pembenaran tindakan.
“Ini pola klasik pembalikan fakta. Korban bisa disudutkan, sementara pelaku terlindungi. Praktik seperti ini tidak boleh dibiarkan,” lanjut mereka.
Dalam prinsip pendidikan dan perlindungan anak, tidak ada alasan yang dapat membenarkan kekerasan oleh tenaga pendidik terhadap murid. Sekolah, yang seharusnya menjadi ruang aman, justru berisiko menjadi tempat yang menakutkan jika kasus semacam ini tidak ditangani secara serius dan transparan.
Untuk itu, Front Blora Selatan mendesak agar tim pencari fakta yang dibentuk benar-benar kredibel dengan melibatkan unsur lintas sektor, mulai dari dinas terkait, psikolog, lembaga perlindungan anak, hingga unsur independen.
Tak hanya berhenti pada investigasi, mereka juga menuntut langkah tegas apabila dugaan tersebut terbukti. Sanksi yang diminta tidak main-main: pencopotan jabatan, proses hukum, hingga sanksi administratif dan etik secara terbuka.
“Tidak boleh ada ruang aman bagi pelaku kekerasan di dunia pendidikan,” tegas mereka.
Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi pemangku kebijakan bahwa setiap keterlambatan dalam mengungkap kebenaran sama artinya dengan menunda keadilan bagi korban.
“Jika kebenaran ditunda, keadilan ikut tertunda. Jika pelaku dilindungi, kekerasan akan terulang.”
Front Blora Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi memastikan sekolah tetap menjadi ruang yang aman, manusiawi, dan bermartabat bagi anak-anak.
