Semarang, Tuturpedia.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengubah arah belanja 2026 untuk memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi dan fiskal. Infrastruktur jalan, ketahanan pangan, fasilitas publik, hingga keringanan pajak menjadi sejumlah prioritas yang ditujukan langsung kepada masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, perubahan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan program pemerintah dengan perkembangan situasi daerah, nasional, dan global sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hari ini rancangannya akan dibahas oleh Banggar agar semua anggaran yang kita gunakan efektif dan efisien, serta berdampak langsung dalam rangka pembangunan Provinsi Jawa Tengah,” kata Ahmad Luthfi seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Selasa, 29 September 2026.
Rancangan Perubahan APBD 2026 merupakan tindak lanjut atas Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, yang telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Jateng dan disepakati pada 28 September 2026.
Ahmad Luthfi menegaskan, perubahan anggaran tersebut disusun dengan melihat perkembangan dan capaian pembangunan Jateng hingga semester I 2026.
Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,80 persen, investasi mencapai Rp 59,94 triliun dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja. Sementara angka kemiskinan turun menjadi 9,21 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30 persen, dan inflasi Agustus berada di level 3,08 persen.
Capaian tersebut menjadi pijakan dalam menentukan arah perubahan anggaran. Salah satu fokus utama adalah memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Dukungan anggaran diarahkan untuk sarana produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian stabilisasi serta distribusi pangan, perlindungan dan permodalan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha, hingga edukasi serta pengelolaan pangan.
Dengan skema tersebut, kebijakan anggaran tidak hanya diarahkan untuk mengejar indikator makro ekonomi, tetapi juga menyentuh sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Di sektor infrastruktur, pemerintah juga tetap memprioritaskan peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik, termasuk fasilitas di lingkungan sekolah.
“Infrastruktur ini penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan kualitas pelayanan publik,” ujar Luthfi.
Di tengah kebutuhan belanja pembangunan, Pemprov Jateng juga melakukan penyesuaian fiskal. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.
Menurut Luthfi, penguatan pendapatan daerah juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Salah satunya melalui peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Pemprov Jateng memberikan relaksasi berupa pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pembebasan pajak progresif yang berlaku pada 21 September hingga 28 Desember 2026.
Pemprov juga mengoptimalkan efisiensi anggaran, kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta peningkatan dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dengan perubahan APBD tersebut, pemerintah provinsi berupaya menjaga ruang fiskal sekaligus mengarahkan belanja pada kebutuhan yang paling dekat dengan masyarakat.
Penulis: Lilik Yuliantoro |Editor: Permadani T.
