Blora, Tuturpedia.com – Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) Kabupaten Blora mengecam lemahnya penegakan aturan lalu lintas terhadap kendaraan operasional perusahaan yang diduga berulang kali melakukan pelanggaran di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Ketua MPKN Kabupaten Blora, Fuad, menilai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) serta Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blora belum menunjukkan ketegasan dalam menangani persoalan tersebut.
Menurutnya, kendaraan berat dengan muatan melebihi ketentuan atau Over Dimension Over Loading (ODOL) masih kerap melintas di jalan milik pemerintah daerah yang kelas jalannya dinilai tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan.
Fuad menyebut pelanggaran tersebut bukan kejadian insidental, melainkan berlangsung berulang kali dan dapat disaksikan langsung oleh masyarakat.
“Pelanggarannya sudah jelas di depan mata. Kendaraan berat dengan tonase berlebih masih lalu-lalang di jalan Pemda yang kelas jalannya tidak sesuai. Tapi penanganannya biasa saja, seolah-olah hanya diam,” ujar Fuad, Jumat (13/11/2026).
Dia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan perusahaan yang memiliki aktivitas angkutan berat. Sebab, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, bukan hanya infrastruktur jalan yang terancam rusak, tetapi keselamatan pengguna jalan lainnya juga dipertaruhkan.
MPKN turut menyoroti dugaan belum optimalnya kinerja Tim Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) Kabupaten Blora.
Fuad menjelaskan, perusahaan yang memiliki gudang dan aktivitas usahanya menimbulkan bangkitan lalu lintas kendaraan berat harus memenuhi ketentuan dokumen ANDALALIN serta menjalankan rekomendasi yang telah ditetapkan.
“Kalau perusahaan tidak punya ANDALALIN, atau punya tapi tidak dipatuhi, kenapa dibiarkan beroperasi terus? Masyarakat sekarang sudah bisa melihat dan membandingkan,” tegasnya.
Selain persoalan pengawasan, MPKN juga mempertanyakan konsistensi penegakan hukum. Fuad menilai terdapat kesan perbedaan perlakuan antara pelanggaran yang dilakukan masyarakat kecil dengan pelanggaran oleh kendaraan operasional perusahaan.
Menurutnya, pelanggaran masyarakat kecil sering kali langsung mendapatkan tindakan, sementara kendaraan perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran berulang belum terlihat mendapatkan penindakan yang memberikan efek jera.
“Coba kalau masyarakat kecil yang melanggar, pasti langsung ditindak di tempat. Tapi kalau perusahaan, kenapa berulang-ulang setiap hari hanya ditindak sekadarnya? Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya, ada apa di balik ini semua?” katanya.
Atas kondisi tersebut, MPKN meminta Satlantas Polres Blora melakukan penindakan secara konsisten dan berkelanjutan terhadap kendaraan ODOL maupun kendaraan yang melanggar ketentuan kelas jalan.
MPKN juga mendesak Bupati Blora memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan yang aktivitas kendaraannya berpotensi merusak jalan milik pemerintah daerah dan membahayakan pengguna jalan.
Fuad menegaskan pihaknya tidak sedang menuduh pihak tertentu, melainkan meminta adanya pembuktian melalui tindakan nyata.
“Kami tidak menuduh, kami meminta pembuktian lewat tindakan nyata. Kalau memang tidak ada apa-apa, buktikan dengan menindak tegas perusahaan yang melanggar berulang-ulang itu. Jangan hanya tegas ke masyarakat kecil,” pungkasnya.
MPKN menyatakan akan terus melakukan pengawasan di lapangan dan mendokumentasikan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
