Blora, Tuturpedia.com – Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) Kabupaten Blora mendesak pemerintah daerah membuka secara transparan status dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) seluruh gudang perusahaan yang aktivitas operasionalnya melibatkan kendaraan berat.
Desakan tersebut disampaikan menyusul sorotan terhadap dugaan pelanggaran lalu lintas berulang oleh kendaraan operasional perusahaan, termasuk kendaraan yang diduga melebihi ketentuan muatan dan melintas di jalan yang tidak sesuai dengan kelasnya.
Ketua MPKN Kabupaten Blora, Fuad, meminta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) tidak menutup informasi terkait kepatuhan perusahaan terhadap dokumen ANDALALIN.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perusahaan mana yang telah memenuhi persyaratan, mana yang belum memiliki dokumen, serta perusahaan mana yang diduga tidak menjalankan rekomendasi ANDALALIN.
“Kami meminta Dinrumkimhub segera mempublikasikan status ANDALALIN gudang-gudang perusahaan di Blora. Mana yang sudah punya izin, mana yang belum, dan mana yang melanggar rekomendasi,” ujar Fuad, Jumat (13/11/2026).
Fuad menilai transparansi menjadi penting karena aktivitas kendaraan berat perusahaan berpotensi menimbulkan dampak terhadap infrastruktur jalan daerah maupun keselamatan masyarakat.
Dia juga mempertanyakan efektivitas Tim ANDALALIN Kabupaten Blora dalam mengawasi aktivitas perusahaan. Sebab, keberadaan dokumen perizinan seharusnya tidak sekadar menjadi formalitas administrasi, tetapi harus diikuti dengan kepatuhan terhadap rekomendasi yang telah ditetapkan.
MPKN pun menyampaikan empat tuntutan kepada para pemangku kebijakan.
Pertama, Dinrumkimhub Blora diminta membuka informasi status ANDALALIN gudang perusahaan secara transparan.
Kedua, Satlantas Polres Blora didesak melakukan penindakan konsisten dan berkelanjutan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) serta kendaraan yang melanggar kelas jalan.
Ketiga, Bupati Blora diminta memerintahkan Tim ANDALALIN melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap perusahaan yang aktivitas kendaraannya berpotensi merusak jalan milik pemerintah daerah.
Keempat, seluruh pihak terkait diminta mengumumkan hasil penindakan dan evaluasi ANDALALIN kepada masyarakat agar tidak berkembang dugaan adanya pembiaran terhadap pelanggaran.
Fuad mengatakan, pengawasan terhadap perusahaan harus dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun skala usaha pelanggar.
Menurutnya, penegakan aturan yang tidak konsisten dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terutama ketika pelanggaran yang sama terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
MPKN menegaskan tidak ingin hanya mendapatkan jawaban normatif dari instansi terkait. Organisasi tersebut meminta bukti konkret berupa tindakan penertiban, evaluasi, serta keterbukaan informasi kepada publik.
Bahkan, MPKN menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke tingkat Provinsi Jawa Tengah apabila dalam waktu dekat tidak terlihat tindakan nyata dari pemangku kebijakan di Kabupaten Blora.
“Kami akan terus melakukan pengawasan di lapangan dan mendokumentasikan setiap pelanggaran. Jika tidak ada tindakan nyata, persoalan ini akan kami laporkan ke tingkat Provinsi Jawa Tengah dan ke Propam maupun Irwasda untuk dilakukan evaluasi terhadap pola penegakan hukum di Blora,” tegas Fuad.
Langkah tersebut, menurut MPKN, merupakan bentuk pengawasan masyarakat agar aturan lalu lintas dan ketentuan penggunaan jalan benar-benar diterapkan secara adil.
MPKN berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera merespons tuntutan tersebut sehingga persoalan kendaraan berat, kepatuhan ANDALALIN, serta potensi kerusakan jalan tidak terus berulang.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
