Jakarta, Tuturpedia.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal mendapat porsi anggaran jumbo pada 2027. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan Rp232,5 triliun khusus untuk menjalankan program tersebut dengan sasaran mencapai 72,46 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Angka itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Total anggaran BGN pada 2027 mencapai Rp240,2 triliun. Angka tersebut telah mengalami penyesuaian dari pagu indikatif awal sebesar Rp270,2 triliun setelah dilakukan efisiensi Rp30 triliun.
Sudaryono menjelaskan, anggaran BGN 2027 terbagi dalam dua program utama. Sebanyak Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sedangkan Rp7,33 triliun atau 3,05 persen digunakan untuk dukungan manajemen.
“Jadi dari total anggaran BGN ini, 97 persen kira-kira hampir itu dikonversi menjadi makanan, sementara 3 persennya adalah dukungan manajemen,” kata Sudaryono.
Dari anggaran pemenuhan gizi nasional tersebut, Rp232,50 triliun atau 99,84 persen diarahkan untuk pelaksanaan MBG. Sementara sekitar Rp373 miliar digunakan untuk kegiatan nonteknis, termasuk standardisasi dan regulasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengadaan petugas penjamah makanan, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.
Rp198,96 Triliun untuk Anak Sekolah
Porsi terbesar anggaran MBG 2027 akan menyasar anak sekolah. BGN mengalokasikan Rp198,96 triliun untuk sekitar 60,6 juta penerima dari berbagai jenjang pendidikan.
Rinciannya, PAUD/RA/TK dan sederajat mendapat target 6.383.018 penerima dengan anggaran Rp18,42 triliun.
Kemudian SD/MI dan sederajat menjadi kelompok penerima terbesar dengan target 24.517.310 orang dan anggaran Rp81,64 triliun.
Untuk SMP/MTs dan sederajat, BGN menargetkan 11.509.238 penerima dengan anggaran Rp38,33 triliun.
Sementara SMA/MA/SMK dan sederajat ditargetkan sebanyak 10.417.813 penerima dengan anggaran Rp34,69 triliun.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk SLB sebesar Rp478,01 miliar bagi 143.547 penerima, santri sebesar Rp9,91 triliun untuk 2.976.055 penerima, serta sasaran lain di lingkungan pendidikan sebesar Rp15,49 triliun untuk 4.652.796 penerima.
“Pada tahun 2027, kegiatan penyediaan dan penyaluran makan bergizi bagi anak sekolah di seluruh Indonesia ditargetkan mencapai, tadi saya sampaikan, 60,5 juta sasaran,” ujar Sudaryono.
3B Dapat Rp33,54 Triliun
Selain anak sekolah, program MBG juga menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Untuk kelompok tersebut, BGN menyiapkan Rp33,54 triliun dengan target 11.865.109 penerima manfaat.
Anggaran itu terdiri dari Rp23,33 triliun untuk 8.083.400 balita, Rp5,81 triliun untuk 1.745.936 ibu hamil, serta Rp4,40 triliun untuk 2.035.773 ibu menyusui.
Dengan demikian, total sasaran MBG 2027 mencapai 72.464.886 penerima, dengan nilai anggaran tepatnya Rp232.503.133.201.000.
Anggaran Besar, Data Penerima Masih Dibongkar
Di balik besarnya anggaran MBG 2027, BGN masih melakukan pembenahan data penerima manfaat. Untuk pelaksanaan 2026, Sudaryono menyebut realisasi anggaran per 16 September mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu setelah penajaman sebesar Rp218,77 triliun.
Artinya, masih terdapat sekitar Rp79 triliun yang belum terealisasi hingga periode tersebut.
Sementara berdasarkan data penerima manfaat per 31 Agustus 2026, jumlah penerima mencapai 56,99 juta orang, atau 76,86 persen dari target 74,54 juta penerima.
BGN juga mencoret 1.653 sekolah pendidikan pesantren dari daftar penerima setelah melakukan pembenahan data.
Menurut Sudaryono, penyaluran berikutnya akan diarahkan kepada kelompok yang dinilai membutuhkan intervensi lebih besar, termasuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi.
BGN Tak Mau Kejar Jumlah, Keamanan Pangan Jadi Sorotan
Besarnya target penerima juga dibarengi penegasan mengenai kualitas makanan.
BGN menyatakan tidak ingin mengejar jumlah penerima manfaat dengan mengorbankan kualitas maupun keamanan pangan.
SPPG yang belum memenuhi standar higiene dan sanitasi disebut tidak diperbolehkan beroperasi sampai persyaratan dipenuhi dan perbaikan dilakukan.
“Kita tidak ingin mengejar jumlah penerima manfaat dengan mengabaikan kualitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu, standar higiene dan sanitasi kami tegakkan secara konsisten dan strict,” tegas Sudaryono.
Pernyataan tersebut menjadi penting mengingat pelaksanaan MBG pada 2026 masih menghadapi persoalan pembenahan data, kelayakan dapur, hingga pengawasan mutu makanan.
Dengan anggaran MBG yang mencapai lebih dari Rp232 triliun pada 2027, tantangannya bukan hanya memperluas cakupan penerima, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berujung pada makanan yang aman dan bergizi bagi masyarakat sasaran.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
