Jakarta,T uturpedia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai tameng perlindungan sosial bagi masyarakat kini menjadi sorotan tajam. Anggota DPR, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa program tersebut memiliki tujuan mulia, namun berpotensi kehilangan arah jika tidak dikelola dengan baik.
Di tengah tekanan ekonomi global yang kian terasa, Firman menyebut keberadaan MBG justru semakin krusial. Gejolak geopolitik, perang dagang, hingga lonjakan harga pangan dan energi dunia telah memukul daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Dalam situasi seperti ini, MBG harus menjadi pelindung rakyat. Jangan sampai niat baiknya rusak karena salah kelola di lapangan,” tegas Firman, Jumat (19/4/2026).
Ia menilai langkah pemerintah melakukan moratorium, evaluasi, dan audit investigasi terhadap program MBG sudah tepat. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan program benar-benar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
Menurutnya, MBG harus dikembalikan pada tujuan awal, yakni membantu masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Tak hanya itu, Firman juga mendorong pemerintah untuk terbuka terhadap kritik publik, termasuk dari kalangan mahasiswa. Ia mengingatkan agar evaluasi tidak setengah hati, melainkan menyasar berbagai program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan desa dan nelayan.
Firman turut menyoroti dugaan pelanggaran prosedur dalam pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran di sejumlah program. Ia meminta pengawasan diperketat guna mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari.
Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat agar tidak mempolitisasi program MBG. Menurutnya, program sosial seharusnya menjadi alat pemersatu, bukan sebaliknya.
“Kita percayakan prosesnya kepada aparat penegak hukum. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan keuangan negara harus ditindak tegas tanpa tebang pilih,” ujarnya.
Firman menegaskan, keberhasilan program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga oleh perencanaan matang, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.
“Rakyat butuh program yang benar-benar berjalan, tepat sasaran, dan bebas kebocoran. Pemerintah harus segera berbenah, dan masyarakat harus ikut mengawal,” pungkasnya.
