Blora, Tuturpedia.com – Ketegangan antara masyarakat Blora Selatan dan pihak terkait proyek strategis nasional kian memanas. Front Blora Selatan (FBS) melontarkan peringatan keras usai audiensi dengan DPRD Kabupaten Blora yang dinilai belum menghasilkan solusi konkret. Jumat, (22/05/2026).
Aktivis FBS, Iwan Sekend, menegaskan bahwa masyarakat telah menempuh jalur dialog secara baik-baik. Namun, jika aspirasi warga terus diabaikan, ia memperingatkan potensi ledakan kemarahan publik.
“Jangan anggap masyarakat Blora Selatan akan terus diam melihat kondisi ini. Kami sudah datang baik-baik ke DPRD, kami menyampaikan aspirasi dengan kepala dingin. Tapi kalau suara rakyat terus diabaikan, jangan salahkan kalau kemarahan itu nanti meledak di jalanan,” tegas Iwan.
Menurutnya, warga selama ini seolah dipaksa memahami kepentingan proyek nasional, sementara dampak langsung yang mereka rasakan justru dipandang sebelah mata.
Ia menyoroti aktivitas kendaraan proyek bertonase besar yang setiap hari melintasi jalan kabupaten hingga desa, tanpa kepastian perlindungan infrastruktur.
“Jalan kabupaten dipakai setiap hari oleh kendaraan proyek bertonase besar. Jembatan-jembatan desa dilalui alat berat tanpa kepastian perlindungan yang jelas. Tapi yang rusak nanti bukan hanya jembatan, melainkan juga rasa aman masyarakat, aktivitas ekonomi warga, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah maupun perusahaan,” ujarnya.
FBS menegaskan bahwa mereka tidak menolak investasi maupun proyek strategis nasional. Namun, menurut Iwan, pelaksanaan proyek tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.
“Kami ini bukan musuh pembangunan. Tapi jangan mentang-mentang proyek nasional lalu rakyat diperlakukan seperti tamu di tanahnya sendiri. Negara ini bukan cuma milik perusahaan dan pejabat. Rakyat juga punya hak untuk marah ketika ruang hidupnya mulai terganggu,” lanjutnya.
Sebagai bentuk keseriusan, FBS memberikan ultimatum kepada pihak perusahaan dan pemerintah agar segera mengambil langkah konkret dalam menangani dampak kerusakan infrastruktur serta keresahan warga. Jika tidak, gelombang aksi yang lebih besar disebut siap digelar.
“Kalau audiensi dan komunikasi terus dianggap angin lalu, maka jalanan yang akan bicara. Massa akan turun lebih besar. Bahkan kalau diperlukan, masyarakat akan melakukan portalisasi jalan seperti yang pernah terjadi di Bojonegoro. Karena rakyat juga punya batas kesabaran,” tandasnya.
