Jakarta, Tuturpedia.com — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan besar terhadap sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.653 sekolah ditetapkan tidak lagi menerima layanan MBG.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi program agar layanan MBG semakin tepat sasaran. Sekolah-sekolah yang tidak lagi masuk dalam sasaran akan diikuti dengan pengalihan layanan ke kelompok dan wilayah yang dinilai lebih membutuhkan.
Hal itu disampaikan Sudaryono dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).
“Sudah kami umumkan sebanyak 1.653 sekolah ditetapkan tidak lagi menerima MBG dan layanan akan semakin diarahkan ke kelompok yang membutuhkan termasuk wilayah 3T dan daerah dengan kebutuhan intervensi gizi yang tinggi karena status stunting yang tinggi dan tinggi sekali,” kata Sudaryono.
Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu sasaran yang akan diprioritaskan BGN. Selain itu, daerah dengan angka stunting tinggi juga akan mendapatkan perhatian dalam perluasan layanan MBG.
SPPG yang Tak Memenuhi Standar Bisa Ditutup Permanen
Selain menata penerima manfaat, BGN juga melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai unit yang menjalankan layanan MBG di lapangan.
Sudaryono menegaskan, BGN tidak ingin mengejar jumlah penerima manfaat dengan mengorbankan kualitas makanan, higiene, sanitasi, maupun keamanan pangan.
“Oleh karena itu, standar higiene dan sanitasi, SLHS kami tegakkan secara konsisten dan strict,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, SPPG yang belum memenuhi ketentuan akan dikenai suspend sampai persyaratan dipenuhi dan perbaikan dilakukan. Namun, apabila tidak ada perbaikan, BGN dapat mengambil langkah lebih tegas.
“Manakala tidak dilakukan, maka kami suspend total, kami tutup secara permanen,” tegasnya.
Sudaryono menjelaskan, berkurangnya jumlah sekolah penerima MBG akibat evaluasi tersebut tidak berarti program dihentikan.
Sebaliknya, penataan tersebut disebut sebagai bagian dari proses pembenahan agar ekspansi MBG berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Jadi selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan agar ekspansi MBG berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.
Perluasan Dimulai dari Daerah yang Paling Membutuhkan
BGN selanjutnya akan mengarahkan perluasan layanan MBG ke wilayah yang memiliki kebutuhan intervensi gizi lebih besar.
Sudaryono mengatakan, perluasan akan dimulai dari luar Pulau Jawa, terutama wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi.
“Dimulai dari luar Pulau Jawa dan kemudian kami ke wilayah-wilayah lain yang memang membutuhkan termasuk di dalam Pulau Jawa kita mulai tahapannya dari mulai yang paling membutuhkan terlebih dahulu,” jelasnya.
Dengan kebijakan tersebut, BGN menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekspansi MBG tidak hanya dilihat dari bertambahnya jumlah penerima manfaat. Ketepatan sasaran, standar higiene dan sanitasi, serta keamanan pangan menjadi bagian penting dalam penataan program.
Penulis:Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
