Banten, Tuturpedia.com – Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, menuai penolakan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai rencana tersebut berisiko terhadap keselamatan satwa langka yang populasinya kini sangat terbatas.
WALHI juga meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar ilmiah, urgensi, serta tujuan di balik wacana relokasi yang diinisiasi Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik Presiden RI Prabowo Subianto. Jumat, (20/11/2026).
Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan dasar ilmiah pemindahan tersebut. Menurutnya, pemerintah semestinya terlebih dahulu menjelaskan seberapa besar ancaman tsunami terhadap populasi Badak Jawa di Ujung Kulon serta langkah perlindungan yang dapat dilakukan tanpa harus memindahkan satwa dari habitat aslinya.
Wacana pengembangan habitat kedua itu sebelumnya disampaikan Hashim dalam pengarahan media di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).
Hashim mengusulkan pemindahan sebagian populasi Badak Jawa sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tsunami yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Namun, WALHI menilai usulan tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada kekhawatiran terhadap ancaman bencana. Kajian ekologis, keselamatan satwa, kesiapan habitat tujuan, hingga dampak terhadap ekosistem harus menjadi pertimbangan utama.
Tak hanya mempersoalkan relokasi, WALHI juga menyoroti keberadaan konsesi pertambangan emas PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada di perbatasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Berdasarkan penelusuran WALHI, konsesi perusahaan tersebut mencakup sekitar 5.302 hektare. Organisasi lingkungan ini juga mengutip laporan tahunan Antam yang menyebut izin perusahaan berakhir pada 3 April 2025.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah WALHI menelaah peta lampiran keputusan Menteri ESDM tentang penetapan wilayah pertambangan Provinsi Banten yang diterbitkan pada Februari 2026.
Dari hasil penelusuran tersebut, WALHI menduga terdapat sebagian wilayah perairan di sekitar kawasan taman nasional yang masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Atas temuan itu, WALHI mendesak pemerintah membuka informasi secara transparan, termasuk peta batas wilayah pertambangan dan zonasi Taman Nasional Ujung Kulon. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada tumpang tindih kepentingan antara konservasi dan aktivitas pertambangan.
WALHI mengingatkan, pemindahan Badak Jawa jangan sampai justru menjadi pintu masuk bagi kepentingan eksploitasi sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi.
Menurut organisasi tersebut, Ujung Kulon bukan sekadar tempat tinggal satwa langka, melainkan kawasan dengan fungsi ekologis penting yang harus dijaga dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan.
Karena itu, pemerintah diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan relokasi sebelum seluruh kajian ilmiah dan persoalan tata ruang dibuka kepada publik.
Perlindungan Badak Jawa seharusnya menjadi prioritas utama. Jangan sampai alasan menyelamatkan satwa justru berujung pada terbukanya ruang eksploitasi di kawasan yang selama ini dilindungi.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.














