Jakarta, Tuturpedia.com – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan pengisian jabatan strategis di lingkungan Kementerian Kehutanan sebagai ajang pembagian kepentingan politik.
Ia menegaskan, posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Kehutanan merupakan jabatan pimpinan tinggi yang membutuhkan kompetensi teknis, pengalaman lapangan, serta integritas. Karena itu, jabatan tersebut harus diisi oleh sosok profesional yang benar-benar memahami persoalan kehutanan, bukan berdasarkan kedekatan maupun titipan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Firman saat menjawab pertanyaan awak media di sela-sela kesibukannya sebagai Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
“Dirjen itu Eselon I yang sangat teknis. Jangan sembarangan menentukan siapa yang harus menduduki jabatan itu. Harus benar-benar orang yang punya pengalaman teknis dan lapangan yang kuat. Hutan itu bukan meja rapat, hutan itu lapangan,” tegas Firman. Jumat, (20/11/201/26).
Ia juga menanggapi informasi mengenai salah satu calon pejabat yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan seorang Staf Khusus Menteri Kehutanan berinisial AH, yang menurut keterangan dalam rilis tersebut merupakan aktivis sekaligus fungsionaris partai.
Menanggapi hal itu, Firman menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga independensi dan tidak boleh terseret kepentingan politik praktis.
“ASN itu harus independen. Tidak boleh ada kepentingan politik partai yang terselubung di dalam birokrasi,” ujarnya.
Menurut Firman, persoalan pengelolaan hutan di Indonesia selama ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan tata kelola, kerusakan lingkungan, hingga konflik agraria yang belum terselesaikan.
Ia menilai, penempatan orang yang tidak memiliki kompetensi teknis pada posisi strategis berpotensi menghambat penyelesaian berbagai persoalan tersebut.
“Gagalnya pengelolaan hutan selama ini karena diisi orang-orang partai yang punya kepentingan politik partai yang terselubung. Hutan kita rusak, konflik agraria tidak selesai, karena pengelolanya bukan orang yang paham hutan, tapi orang yang paham politik,” kata Firman.
Lebih jauh, ia meminta agar jabatan-jabatan strategis di kementerian yang berkaitan langsung dengan perekonomian dan kepentingan masyarakat luas diisi berdasarkan profesionalisme, kompetensi, serta integritas.
Menurutnya, sektor kehutanan memiliki persoalan kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam, mulai dari perlindungan kawasan hutan, pengelolaan sumber daya alam, hingga penyelesaian konflik antara masyarakat dan kawasan hutan.
“Kementerian yang berkaitan dengan ekonomi dan hajat hidup orang banyak, jangan sekali-kali diisi orang politik. Apalagi Kehutanan. Dari tingkat Menteri sampai Dirjen, harus orang profesional di bidangnya, yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi,” tegasnya.
Firman pun mengingatkan bahwa apabila pengisian jabatan di sektor kehutanan masih didasarkan pada kepentingan politik, maka tujuan perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat dikhawatirkan semakin sulit diwujudkan.
“Kalau Kehutanan masih mau diisi dengan cara-cara politik, jangan harap hutan kita akan selamat. Yang selamat hanya kepentingan partainya saja, bukan hutan dan bukan rakyatnya,” pungkas Firman.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya hutan membutuhkan kepemimpinan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan negara serta masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.














