Tuturpedia.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan jawaban ketika dicecar anggota Komisi XI DPR RI terkait anggaran program makan siang gratis, yang diusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, mempertanyakan perihal anggaran program makan siang gratis.
Sri Mulyani kemudian menjawab, anggaran untuk program makan siang gratis tersebut belum menjadi kewenangan Kemenkeu, apalagi program itu tidak masuk dalam APBN 2024, sehingga dirinya dengan tegas mengatakan, bahasan anggaran makan siang gratis harus melalui siklus APBN terlebih dahulu.
“Bukan kami menghindari pertanyaan Bapak/Ibu sekalian tentang makan siang gratis. Kami gak menjawab karena di APBN kita belum ada. Di tahun 2024 kan belum ada. Kalau ini untuk pemerintahan yang baru, bapak dan ibu sekalian kan juga paham bahwa siklus APBN,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Rabu (20/3/2024).
Dia melanjutkan, jika DPR ingin membahas persiapan program pemerintah baru, mesti menunggu finalisasi draf Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 sebagai postur besar pemerintah selanjutnya.
Mantan Direktur Bank Dunia ini menjelaskan, KEM-PPKF hari ini belum sampai kepada detail siapa, belanja apa, hingga bentuknya seperti apa. Apalagi, ada anggapan program makan siang gratis implementasinya akan mengambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bidang pendidikan.
“Bapak Ibu sekalian, mulai dari KEM PPKF, itu sudah ada postur besarnya, belum sampai kepada detail siapa, belanja apa, bentuknya gimana, apalagi tadi mau ngambil dari dana BOS. Ya, enggak lah bu! Belum,” tegasnya.
Meski belum mengetahui soal rancangan anggaran program makan siang gratis, Sri Mulyani mengatakan Kemenkeu siap membantu untuk mendesain fiskal APBN saat berlangsungnya transisi pemerintahan Jokowi ke pemerintahan baru nantinya.
“Jangan lupa ini adalah pemerintahan transisi. Jadi, kami juga akan melakukan tradisi transisi. Kami akan membantu mendesain APBN transisi dengan etikanya,” lanjut Menkeu.
Dia pun mengingatkan agar pemerintah menjalankan upaya fatsun (etika) maupun komunikasi politik yang dilakukan secara layak. Dengan demikian, untuk saat ini, pemerintah masih belum bisa menyampaikan apa-apa perihal penyiapan fiskal atas program tersebut pada 2025.
“Mohon maaf sekali bapak dan ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya enggak bisa komentar mengenai (program) makan siang gratis, itu saja,” paparnya.***
Penulis: Angghi Novita
Editor: Nurul Huda
