Blora, Tuturpedia.com – Musim kemarau kembali menjadi momok bagi para petani di Kabupaten Blora. Hamparan sawah yang biasanya hijau kini berubah mengering, retak, dan sulit ditanami akibat minimnya pasokan air. Kondisi ini tidak hanya mengancam hasil panen, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Di sejumlah wilayah, petani mulai mengambil langkah mandiri dengan membuat sumur bor di tengah sawah sebagai solusi darurat untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Sumur bor ini menjadi sumber air alternatif yang diharapkan mampu menjaga tanaman tetap hidup di tengah kekeringan yang berkepanjangan.
Namun, upaya tersebut tidaklah mudah. Biaya pembuatan sumur bor tergolong tinggi, mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah, tergantung kedalaman dan kondisi tanah. Belum lagi kebutuhan mesin pompa dan bahan bakar yang menambah beban pengeluaran petani.
“Kalau tidak pakai sumur bor, tanaman bisa mati semua. Tapi biaya membuatnya juga sangat berat bagi kami,” ungkap Sardji, salah satu petani di wilayah Blora. Senin, (29/06/2026).
Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan kekeringan di sektor pertanian membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga DPRD Blora. Petani berharap ada program nyata yang dapat membantu penyediaan sumber air, seperti bantuan sumur bor, pompa air, hingga subsidi operasional.
Selain itu, pembangunan infrastruktur irigasi jangka panjang dinilai sangat mendesak. Selama ini, banyak lahan pertanian di Blora masih bergantung pada tadah hujan, sehingga sangat rentan terhadap perubahan musim. Tanpa intervensi pemerintah, siklus kerugian petani akan terus berulang setiap tahun.
Pengamat pertanian menyebutkan bahwa sumur bor memang menjadi solusi cepat, namun tidak cukup jika tidak diiringi dengan perencanaan tata kelola air yang berkelanjutan. Eksploitasi air tanah tanpa pengawasan juga berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan legislatif sangat dibutuhkan. Program bantuan sumur bor seharusnya tidak hanya bersifat sporadis, tetapi menjadi bagian dari kebijakan strategis untuk ketahanan pangan daerah.
DPRD Blora diharapkan dapat mendorong penganggaran yang lebih besar untuk sektor pertanian, khususnya dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Sementara itu, Pemprov Jawa Tengah diharapkan dapat memperluas program bantuan infrastruktur air ke daerah-daerah rawan kekeringan seperti Blora.
Para petani pun berharap suara mereka tidak hanya didengar saat musim kemarau datang, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata. Sebab bagi mereka, air bukan sekadar kebutuhan, melainkan penentu hidup dan mati tanaman—serta masa depan keluarga mereka.
Jika tidak ada langkah konkret, bukan tidak mungkin lahan pertanian produktif akan semakin berkurang, dan ketahanan pangan daerah pun ikut terancam. Kini, sumur bor menjadi simbol harapan di tengah kekeringan—namun tanpa dukungan pemerintah, harapan itu bisa saja mengering sebelum sempat berbuah hasil.
