Pati, Tuturpedia.com — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menerima keluhan serius dari nelayan kapal penangkap ikan berkapasitas di atas 30 Gross Tonnage (GT) terkait melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar non-subsidi yang kini mencapai Rp30.000 per liter. Selasa, (12/05/2026).
Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh para nelayan dalam agenda reses di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, tepatnya di Juwana, Kabupaten Pati. Dalam pertemuan itu, nelayan diwakili oleh Purnomo, warga Desa Mbendar, Kecamatan Juwana, yang mengungkapkan dampak besar kenaikan harga BBM terhadap operasional melaut.
“Untuk sekali melaut, kapal 30 GT ke atas butuh 5.000 sampai 10.000 liter solar. Kalau harga Rp30.000 per liter, biaya BBM saja sudah Rp150 juta hingga Rp300 juta. Ini belum termasuk biaya ABK, logistik, dan perawatan kapal. Banyak nelayan terpaksa tidak melaut,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat sebagian besar kapal besar memilih bersandar karena biaya operasional yang tidak lagi sebanding dengan hasil tangkapan. Situasi ini dikhawatirkan akan berdampak pada pasokan ikan nasional jika tidak segera ditangani.
Menanggapi hal itu, Firman Soebagyo menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib nelayan kapal besar yang kini terhimpit beban biaya tinggi. Ia mengaku telah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Saya sudah sampaikan persoalan ini. Pemerintah sangat serius membahas rasionalisasi dan penyesuaian harga BBM untuk nelayan kapal di atas 30 GT. Ini memang dipengaruhi situasi global, tetapi negara tidak boleh membiarkan nelayan mati usaha,” tegasnya.
Firman juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok skema terbaik untuk membantu nelayan menghadapi lonjakan harga solar non-subsidi. Rapat koordinasi bersama berbagai pihak seperti Pertamina, BPH Migas, dan instansi terkait telah dilakukan, meski belum menghasilkan keputusan final.
“Rapat hari ini belum final, akan dilanjutkan kembali untuk memutuskan skema yang paling tepat. Kita berharap segera ada kebijakan yang berpihak pada nelayan,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kepastian regulasi bagi Pertamina sebagai pelaksana di lapangan agar kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Firman juga meminta pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi BBM. Menurutnya, selisih harga yang tinggi antara solar subsidi dan non-subsidi berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.
“Disparitas harga ini sangat besar, rawan diselewengkan. Kalau ada pelanggaran, harus ditindak tegas,” ujarnya.
Sebagai penopang utama pasokan ikan nasional, keberlangsungan operasional nelayan kapal besar dinilai sangat krusial. Firman pun memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas di DPR RI.
“Saya akan kawal sampai ada solusi nyata bagi nelayan,” pungkasnya.
