Tuturpedia.com – Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, tentu akan ada banyak hal yang berpotensi menimbulkan konflik.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berupaya mengantisipasi dan meminimalisasi konflik yang terjadi saat pesta demokrasi ini.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, pun telah menyampaikan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk antisipasi konflik menjelang Pemilu 2024.
Langkah ini disampaikan saat menghadiri Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Halaman Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Minggu (19/11).
Upaya Pemkot Semarang Meminimalisasi Konflik Menjelang Pemilu 2024
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengomunikasikan dan menyosialisasikan tahapan dan aturan Pemilihan Legislatif dan Calon Presiden-Wakil Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.
“Pemerintah Kota Semarang siap mengawal pesta demokrasi yang sekarang persiapannya sudah masuk tahapan 50 persen lebih, baik untuk penetapan daftar calon tetap untuk Pileg, Capres dan Cawapres,” ujar Mbak Ita, sapaan akrabnya.
Dia menambahkan, pemerintah masih akan terus mengawal. Sebab, sudah mulai banyak sosialisasi yang dilakukan oleh caleg serta capres dan cawapres ke masyarakat.
“Saat ini mulai banyak sosialisasi dari para Caleg dan Capres-Cawapres baik melalui round tag, baliho, spanduk dan sebagainya. Ini yang perlu kita lakukan sosialisasi juga ke masyarakat, terutama mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” terangnya.
Di samping itu, Pemkot Semarang juga berkomunikasi secara lebih masif dengan Bawaslu Kota Semarang.
Mbak Ita menyebutkan jika ada yang melanggar, akan dikomunikasikan lebih dulu agar tidak menimbulkan kontra agar semuanya bisa berjalan dengan aman dan kondusif.
Wali Kota Semarang ini pun berharap agar Pemilu 2024 di ibu kota Jawa Tengah ini bisa sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).
Sebagai informasi, Semarang termasuk kota yang berpotensi konflik tertinggi di Jawa Tengah sekaligus berada di posisi ke-12 untuk nasional. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus waspada.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Arief Rahman menyampaikan, Bawaslu menggelar Pengawasan Kampanye Pemilu 2024.
Hal ini dilakukan untuk memberikan semangat kepada jajaran Pengawas di 16 kecamatan di 177 kelurahan untuk mengawasi agar pemilu di Kota Semarang berjalan aman dan damai.
Dia menyebutkan sudah ada 225 pengawas ad hoc. “Ini bagian dari kesiapsiagaan pengawasan pemilu menyikapi berbagai tahapan,” kata Arief.
Lebih lanjut, dia menyampaikan jajaran Bawaslu akan terus mengawasi masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
“Besar harapannya dengan melakukan tahapan ini, maka potensi-potensi pelanggaran Pemilu bisa ditekan. Kami berharap Pemilu di Kota Semarang bisa berjalan dengan baik, lancar, aman dan damai,” ujarnya.
Menurutnya, ada berbagai potensi pelanggaran yang akan menjadi sorotan Bawaslu selama masa kampanye. Khususnya potensi pelanggaran netralitas ASN dan politik uang.
“Misal ketika ada ASN datang ke suatu acara kampanye. Kita usahakan agar ASN itu menyingkir atau pulang. Kalau tidak mau ya kita serahkan ke Sentra Gakkumdu (penegakkan hukum terpadu),” ungkapnya.
Terkait politik uang, Arif menyebutkan sudah ada beberapa kelurahan di Kota Semarang yang telah mendeklarasikan diri sebagai kelurahan anti-politik uang, seperti Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Meteseh.***
Kontributor Semarang: Alan Henry Pambuko
Editor: Nurul Huda
