Rembang, Tuturpedia.com – Di tengah derasnya kontribusi pajak dari sektor tambang batu putih, warga Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, justru harus menghadapi kenyataan pahit: hidup dalam kepungan debu dan kerusakan infrastruktur yang kian parah. Kemakmuran yang digembar-gemborkan seolah tak pernah benar-benar menyentuh masyarakat di sekitar tambang. Selasa, (26/05/2024).
Keluhan warga kini memuncak dan meluas di media sosial. Di berbagai forum lokal medsos, suara protes terus bermunculan. Warga menilai ada pembiaran sistematis terhadap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas tambang.
Jalan Desa Jadi Koridor Tambang
Di Desa Tahunan, kondisi paling memprihatinkan terlihat jelas. Jalan desa yang semestinya menjadi akses warga berubah fungsi menjadi jalur utama truk-truk bertonase besar. Setiap hari, kendaraan pengangkut batu putih melintas tanpa henti, meninggalkan jejak debu tebal dan jalan yang rusak.
“Ini jalan desa, bukan jalan tambang. Tapi yang kami rasakan seperti hidup di tengah jalur industri,” tulis seorang warga dalam unggahan yang viral.
Kepulan debu putih tak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga masuk ke rumah-rumah warga, menempel di perabot, hingga mencemari udara yang mereka hirup setiap hari.
Ancaman Kesehatan Nyata
Dampak polusi kini tak bisa lagi dianggap sepele. Warga mulai mengeluhkan gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak dan lansia. Indikasi meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi alarm keras bahwa kondisi lingkungan sudah berada di titik mengkhawatirkan.
Warga menegaskan, mereka bukan sekadar terganggu, tetapi sedang menghadapi ancaman kesehatan jangka panjang.
Pajak Besar, Timbal Balik Nihil
Ironi paling mencolok terletak pada ketimpangan antara pendapatan daerah dan kondisi lapangan.
Tambang batu putih di Sale disebut sebagai salah satu penyumbang pajak signifikan bagi Kabupaten Rembang, namun warga mengaku tak merasakan manfaatnya. Jalan rusak dibiarkan tanpa perbaikan, debu tak pernah ditangani serius, dan kompensasi bagi warga terdampak nyaris tak ada. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pun dinilai hanya sebatas formalitas.
“Pajak disedot, tapi kami tidak dapat apa-apa. Bahkan untuk bernapas saja kami harus berjuang,” keluh warga lainnya.
Kekecewaan ini juga mengarah pada kritik terhadap pejabat publik yang dianggap hanya hadir saat masa kampanye, namun absen ketika masyarakat membutuhkan solusi nyata.
Darurat Debu, Solusi Tak Kunjung Datang
Hingga kini, kondisi di Kecamatan Sale masih disebut warga sebagai “darurat polusi debu”. Aktivitas truk overdimensi dan kelebihan muatan (ODOL) tetap berjalan tanpa pengawasan ketat.
Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah tegas, bukan sekadar imbauan. Sejumlah tuntutan pun digaungkan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kemakmuran yang dibanggakan hanya akan menjadi ironi: keuntungan mengalir ke kas daerah, sementara warga terus menghirup debu sebagai konsekuensinya.
