Tuturpedia.com – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, menyoroti belum optimalnya penanganan kesehatan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Ia mendesak pemerintah daerah dan kementerian terkait memperkuat pelayanan medis bagi warga yang terpapar kabut asap, terutama mereka yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Senin, (26/10/2026).
Dalam kilas balik pernyataannya saat kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI, Edy menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api dan pemulihan lingkungan. Dampak kesehatan yang dialami masyarakat juga harus menjadi perhatian utama pemerintah.
“Penanganannya belum efektif. Dibutuhkan kerja keras pemda dan kementerian terkait, terutama untuk mengatasi gangguan saluran pernapasan, asma, dan penyakit akibat polusi udara,” ujar Edy.
Menurutnya, warga yang terdampak kabut asap harus mendapatkan akses layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan merata. Ia mengaku masih menerima laporan mengenai masyarakat yang belum memperoleh penanganan medis secara optimal.
Edy meminta pemerintah tidak menunggu jumlah pasien meningkat untuk mengambil tindakan. Kesiapan layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar dampak karhutla tidak semakin membebani masyarakat.
“Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung risiko kesehatan akibat kabut asap setiap musim karhutla. Negara harus hadir melalui layanan kesehatan yang siap, perlindungan kelompok rentan, dan langkah pencegahan nyata,” tegasnya.
Puskesmas Harus Siap Menghadapi Dampak Kabut Asap
Edy menekankan pentingnya memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas, sebagai garda terdepan dalam menangani gangguan kesehatan akibat pencemaran udara.
Ketersediaan obat-obatan, oksigen, tenaga medis, serta kesiapan sistem rujukan harus dipastikan sebelum situasi berkembang menjadi krisis kesehatan yang lebih luas.
Perlindungan khusus juga perlu diberikan kepada bayi, balita, lanjut usia, serta penderita penyakit pernapasan kronis. Kelompok tersebut memiliki risiko lebih besar ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhutla.
Sorotan Edy diperkuat oleh data Kementerian Kesehatan per 13 Oktober 2026 yang mencatat sebanyak 283.270 kasus ISPA tersebar di 63 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.711 kasus dialami balita berusia 0–5 tahun.
Angka tersebut menjadi pengingat pentingnya penguatan layanan medis dan pengawasan kualitas lingkungan secara bersamaan. Meski data itu mencakup wilayah yang lebih luas dan tidak secara khusus menunjukkan seluruh kasus akibat karhutla di Kalimantan Selatan, tingginya jumlah kasus ISPA menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap gangguan pernapasan.
Bagi Edy, penanganan dampak kesehatan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, fasilitas kesehatan, dan pihak yang menangani karhutla diperlukan agar masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai.
Relawan di Garis Depan Juga Butuh Perlindungan
Selain menyoroti kondisi warga, Edy turut mengingatkan pemerintah mengenai nasib para relawan kemanusiaan yang berada di garis depan penanganan karhutla.
Para relawan menghadapi risiko besar saat membantu memadamkan api dan menangani dampak bencana. Namun, menurut Edy, masih terdapat keluhan mengenai minimnya perhatian terhadap kebutuhan dasar mereka.
“Banyak keluhan dari relawan yang belum mendapat perhatian. Mereka adalah pekerja sosial. Saya berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan para relawan yang berada di garis depan penanganan karhutla,” pintanya.
Ia berharap pemerintah memberikan dukungan yang memadai bagi para relawan, termasuk memperhatikan keselamatan dan kebutuhan dasar selama bertugas di lapangan.
Jangan Tunggu Korban Bertambah
Edy mendorong pembangunan sistem kesiapsiagaan karhutla yang berkelanjutan dan terpadu. Sistem tersebut harus mencakup upaya pemadaman api, pelayanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta dukungan bagi relawan.
Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari seberapa cepat api dipadamkan. Kemampuan pemerintah melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan warga mendapatkan pertolongan medis juga menjadi bagian penting dari penanganan bencana.
Kilas balik pernyataan Edy ini menjadi pengingat bahwa setiap musim karhutla membawa ancaman lebih luas daripada kerusakan hutan dan lahan. Kabut asap dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, memperburuk kondisi kesehatan, dan meningkatkan risiko bagi masyarakat yang rentan.
Karena itu, langkah antisipatif, pelayanan medis yang siap, serta koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi risiko kesehatan yang sama setiap kali karhutla terjadi.
Penulis: Lilik Yuliantoro | Editor: Permadani T.
